Page 19 - BULETIN 1176
P. 19
Foto bersama tim kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama akademisi Universitas Padjajaran. Foto: Ayu/nvl
Pemda Jabar Minta Jumlah
Transfer Daerah Didasarkan
pada Jumlah Penduduk
omisi XI DPR RI menyerap sela pertemuan tersebut, Jumat (5/11). terjadi permasalahan di kabupaten/
aspirasi dan masukan terkait Masukan tersebut di antaranya kota, maka pemprov yang pasti akan
Rancangan Undang-Undang permintaan Pemprov Jawa Barat turun tangan menyelesaikannya. ayu/es
K (RUU) Hubungan Keuangan yang disampaikan Sekretaris Daerah
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Jawa Barat, terkait penentuan transfer
(HKAPD) dari Pemerintah Provinsi Jawa daerah untuk tidak berdasarkan jumlah
Barat, pemerintah kabupaten/kota se- kabupaten/kota, namun lebih kepada
Jabar, serta akademisi dari Universitas jumlah penduduk.
Padjajaran (Unpad). Pasalnya selama ini Jabar termasuk
“Alhamdulillah, hari ini kami bisa daerah yang memiliki jumlah penduduk PASALNYA SELAMA
mengadakan pertemuan dengan yang tinggi, namun jumlah kabupaten/ INI PROVINSI JABAR
Pemprov Jabar, pemda Kabupaten/ kota lebih sedikit dibanding provinsi TERMASUK DAERAH
kota di Jabar, serta akademisi dari lain. Akibatnya, Jabar selama ini YANG MEMILIKI JUMLAH
UNPAD. Tentu banyak masukan mendapat transfer daerah yang lebih PENDUDUK YANG CUKUP
yang terungkap dalam pertemuan ini kecil dibanding provinsi lain. TINGGI, NAMUN JUMLAH
yang akan memperkaya kami dalam Selain itu, terungkap juga usulan
penyusunan dan pembahasan RUU terkait pemberian wewenang kepada KABUPATEN/KOTA LEBIH
HKAPD nantinya,” ujar Anggota Komisi pemprov untuk ikut dilibatkan dalam SEDIKIT DIBANDING
XI DPR RI Harmusa Oktaviani di sela- transfer dana desa. Pasalnya jika PROVINSI LAIN
Nomor 1176/III/XI/2021 • November 2021 19
