Page 21 - BULETIN 1171

EBT Harus Dimanfaatkan dimanfaatkan secara optimal.
Sehingga, pengembangan dan
pemanfaatannya perlu ditingkatkan
Sebesar-Besarnya Untuk
BALEG - DPR RI Kemakmuran Rakyat ketersediaan, ketahanan, dan
untuk menjamin dan meningkatkan
kemandirian energi nasional secara
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan,” jelas politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain itu, hal tersebut juga sejalan
akil Ketua Badan
Legislasi (Baleg) DPR tentang Energi Baru dan Terbarukan dengan mandat ratifikasi terhadap
Persetujuan Paris yang telah disahkan
yang akan menjadi RUU usul DPR RI.
RI Ibnu Multazam “Sumber Energi Baru dan melalui UU Nomor 16 Tahun 2016
W menekankan Energi Terbarukan tersedia melimpah di tentang Pengesahan Paris Agreement
Baru dan Terbarukan (EBT) harus Indonesia dan belum dikelola dan to the United Nations Framework
dikelola dan dimanfaatkan untuk Convention on Climate Change
sebesar-besar kemakmuran rakyat, (Persetujuan Paris atas Konvensi
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
33 Undang-Undang Dasar Negara Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
Republik Indonesia Tahun 1945 dan “Peningkatan pemanfaatan sumber
dalam rangka akselerasi transisi sistem Energi Baru dan Terbarukan tersebut
energi nasional yang berkelanjutan. juga diarahkan bagi upaya adaptasi
Ibnu mengatakan hal tersebut saat dan mitigasi perubahan iklim global,
memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR serta mendukung produk industri
RI ke Bali, Senin (4/10), dalam rangka dalam negeri yang berdaya saing
Penyusunan Prolegnas Rancangan tinggi untuk mendorong peningkatan
Undang-Undang (RUU) Prioritas ekspor produk hijau nasional,”
Tahun 2022 dan menyerap aspirasi imbuh legislator dapil Jawa Timur VII
masyarakat terkait harmonisasi RUU Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam. Foto: Hira/nvl tersebut. hal/sf

Jangan Ada Tumpang Tindih

Kewenangan Dalam RUU EBT

nggota Badan Legislasi Kunker Baleg DPR RI dengan Wakil
DPR RI Riezky Aprilia Gubernur Sumatera Selatan Mawardi
memahami keinginan Yahya di Palembang, Kamis (30/9).
A pemerintah daerah Politisi PDI-Perjuangan ini
agar tidak ada tumpang tindih menambahkan resourching (sumber
kewenangan dalam Rancangan daya) EBT ini akan berimplikasi pada Foto bersama Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan. Foto: Oji/nvl
Undang-undang Energi Baru dan masyarakat . Hadirnya RUU EBT
Terbarukan (RUU EBT) yang sedang diharapkan memberikan keadilan bagi
dalam proses harmonisasi di Baleg. masyarakat. Sebagaimana PLN juga melindungi hak warga negaranya
“Kita memahami, nanti Pemkab, menegaskan listrik dibutuhkan untuk bukan semata bicara bisnis kepada
Pemprov hingga pemerintah pusat energi masa depan dengan sumber EBT. masyarakat,” tukasnya. Lebih lanjut
harapannya bisa meng-clear-kan “Landasan berpijak UUD 1945 dan Riezky menilai kebutuhan EBT harus
status masing-masing supaya jangan UU Agraria terkait penguasaan lahan dikalkulasikan secara tepat dan benar
sampai tumpang tindih kewenangan,” dan tanah jangan dilepaskan dari RUU apakah mampu menopang kebutuhan
ungkap Riezky usai pertemuan Tim EBT. Bahwa di sini negara punya peran energi untuk jangka panjang. oji/sf

Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021 21