Page 19 - BULETIN 1171

masyarakat Papua. Komisi X Serap Masukan RUU SKN
Sebelum pandemi melanda
seluruh wilayah di Indonesia, Komisi dari Sivitas Akademika UPI
X DPR RI pernah membentuk Panja
Persiapan PON XX di Papua. Panja
Persiapan PON Papua menyampaikan
11 rekomendasi terkait beberapa sukses
yang harus diraih, terutama sukses
penyelenggaraan dan sukses prestasi.
Selain sukses penyelenggaraan
dan prestasi, PON XX juga wajib
menargetkan sukses administrasi tanpa
meninggalkan masalah hukum, sukses
ekonomi bagi masyarakat setempat
dengan memanfaatkan momen PON
XX sebagai pembangkit peningkatan
ekonomi masyarakat, sukses
memasyarakatkan olahraga terutama
dalam mencegah kembali meluasnya
pandemi Covid-19.
Selanjutnya adalah sukses pasca-
event, yaitu dengan pengelolaan
venue-venue pertandingan pasca
penyelenggaraan PON XX 2020,
sehingga infrastruktur olahraga yang
telah terbangun tidak terbengkalai dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR
dapat bermanfaat secara maksimal RI dengan sivitas akademika UPI. Foto: Tari/nvl
bagi kemajuan olahraga di daerah.
Situasi keamanan di Provinsi Papua etua Komisi X DPR RI sivitas akademika UPI di Bandung, Jawa
juga menjadi isu utama menjelang PON Syaiful Huda memimpin Barat, Jumat (1/10).
XX Papua 2021. Tetapi Komisi X DPR Tim Kunjungan Kerja Huda mengatakan, revisi UU SKN ini
RI percaya, bahwa aparat keamanan, K Spesifik Komisi X DPR RI juga mencakup tentang kesejahteraan
baik Polda Papua maupun Kodam ke Universitas Pendidikan Indonesia atlet, tenaga pengajar atlet, dan mantan
XVII/Cendrawasih mampu menjamin (UPI) Bandung dalam rangka untuk atlet mulai dari pengabdian sampai
keamanan dan ketertiban. eko/sf memperkaya masukan dan data purna pengabdian. “Dalam draf (RUU
lebih banyak dari kalangan akademis SKN) kita sudah pastikan bahwa terkait
bidang olahraga, demi tercapainya dengan jaminan kesejahteraan itu
“Kita telah mendapat reasoning penyusunan revisi Undang-Undang mulai dari sejak sebelum dan purna
dari akademisi untuk menggabungkan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem pengabdian itu sudah kita masukan
kedua lembaga tersebut. Karena Keolahragaan Nasional (UU SKN) nanti dalam rencana undang-undang
sampai hari ini penyatuan kedua yang lebih komprehensif. revisi ini,” jelas politisi Partai Kebangkitan
lembaga tersebut belum menemukan “(Kunjungan ini) untuk minta Bangsa (PKB) tersebut.
titik temu. Kemudian, ada lembaga masukan dari para guru besar di sini, Ia berharap dengan adanya
National Paralympic Committee yang kebetulan UPI ini banyak guru revisi UU SKN dapat menjangkau
(NPC) Indonesia yang juga menaungi besar yang konsennya di bidang kebutuhan para atlet di masa depan.
keolahragaan disabilitas yang perlu olahraga. Banyak hal yang kita “Kita berharap revisi UU SKN ini
diberikan kejelasan juga dalam UU dapat dalam rangka revisi substansi bisa menjangkau masa depan kita
SKN ini,” tandas Fikri. Undang-Undang Sistem Olahraga melampaui beyond hari ini dan
Fikri menjelaskan, Komisi X telah Nasional kita. Bahkan nanti kita menjangkau masa depan. Kelihatannya
mengajukan usulan 2 persen dari akan minta beliau-beliau untuk bisa akan bisa karena banyak masukan
besaran APBN untuk olahraga, namun, mendampingi kita dalam rangka revisi yang sudah ditampung oleh Komisi X
hal ini belum mendapat kesepakatan ini sampai nanti menjadi draf final,” dan nanti tinggal kita rumuskan menjadi
dengan pihak pemerintah. jk/es kata Huda usai memimpin pertemuan bunyi-bunyi dalam pasal-pasal,” tutup
Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan legislator dapil Jawa Barat VII ini. mri/sf

Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021 19