Page 15 - BULETIN 1171

Komisi VIII Dorong Percepatan komitmen politisi PDI-Perjuangan itu.
Sebelumnya, Gubernur Lampung
Vaksinasi di Lampung Arinal Djunaidi mendesak agar
vaksinasi di Lampung dapat terus
meningkat, sehingga herd immunity
bisa tercapai. Hingga saat ini, vaksinasi
dosis pertama di Provinsi Lampung
omisi VIII DPR RI mendorong memastikan pihaknya akan segera telah mencapai 21,17 persen, atau
percepatan vaksinasi di berkoordinasi dengan Presiden RI sebanyak 1.407.067 orang yang sudah
Provinsi Lampung, sehingga Joko Widodo, Menteri Kesehatan mendapatkan suntikan dosis pertama.
K herd immunity di masyarakat Budi Gunadi Sadikin dan pihak terkait Di sisi lain, Gubernur Arinal dalam
Sai Bumi Ruwa Jurai segera terbentuk. lainnya agar vaksinasi di Lampung paparannya menyampaikan bahwa
Sebagaimana diketahui, hingga saat terus dapat meningkat. “Kami segera Lampung sudah mengalami penurunan
ini vaksinasi dosis pertama di Lampung berkoodinasi dengan Menteri terkait kasus penularan Covid-19 sebesar 50
baru mencapai 21,17 persen, atau dan Presiden langsung agar vaksin di persen selama 1 bulan terakhir, dan kini
sebanyak 1.407.067 orang yang sudah Lampung dapat terus ditingkatkan,” berada di PPKM Level 1. sf
mendapatkan suntikan dosis pertama.
Sementara Lampung menargetkan
vaksinasi dosis satu sebanyak
6.645.226 orang.
“Kunjungan kami dalam rangka
memberikan dukungan dalam
percepatan vaksinasi di Lampung. Kita
tahu sendiri, Lampung merupakan
salah satu daerah yang masih rendah
vaksinasinya,” ungkap Anggota Komisi
VIII DPR RI I Komang Koheri usai
memimpin pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
beserta jajaran SKPD Pemerintah
Provinsi Lampung, di Rumah Dinas
Gubernur Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Kamis (30/9).
Untuk mendukung percepatan Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri didampingi Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI bertukar cenderamata
vaksinasi di Lampung, Komang dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Rumah Dinas Gubernur Lampung. Foto: Sofyan/nvl

dan mempelajari UU ini banyak yang dalam berjuang untuk Indonesia. “Jadi
tumpang tindih, terutama menyangkut saya dorong masukan dari para kyai dan
masalah pendanaan,” jelas Abdul Wachid ini harus direvisi,” pungkasnya.
dalam Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Anggota Komisi VIII DPR RI
Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Anisah Syakur menuturkan, forum ini
Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (30/9). menjadi strategis untuk menentukan
Politisi Partai Gerindra ini sikap bersama agar UU Pesantren
menambahkan, UU Pesantren bukan bisa diterima semua pihak. “UU ini
hanya semata-mata untuk memperkuat merupakan pemikiran-pemikiran dari
dan meningkatkan pesantren. Dirinya manusia. Apa yang menjadi masukan-
berpendapat selama ini ponpes sudah masukan dari para kyai, kita akan
berkontribusi bagi pertumbuhan diskusikan kembali, tidak hanya di Jatim
lembaga-lembaga pendidikan Islam dan tapi nantinya kita akan gali masukan
berhasil menghasilkan para santri hasil juga ke Ponpes lain, di Jateng, Jabar,
didikan secara mandiri kepada negara. agar UU Pesantren ini bisa diterima
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Foto: Tiara/Man Hal ini menunjukkan eksistensi pesantren semua pihak,” tutup Anisah. tra/es

Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021 15