Page 13 - BULETIN 1171

Pemerintah Harus Bantu Swasta
OMISI VII - DPR RI Kembangkan Kawasan Industri

Barat, Kamis (30/9).
VII DPR Bambang
Selain persoalan lahan, ujar Bambang,
Wuryanto menyoroti
K akil Ketua Komisi Cemerlang, di Kabupaten Bogor, Jawa
W pihak swasta yang pihak swasta perlu diberi kemudahan
kesulitan dalam pengembangan dan dan kecepatan perizinan pembangunan
pengelolaan kawasan industri. Salah infrastruktur penunjang kawasan
satu kendala dalam pengembangan industri seperti jalan tol, ketersediaan
di Kawasan Industri Sentul adalah sumber listrik, juga air. Diperlukan sistem
persoalan pembebasan lahan. perizinan terpadu antara pemerintah
Bambang mendorong pemerintah pusat hingga ke daerah, baik itu provinsi
turun tangan untuk menyelesaikan juga kabupaten/kota.
permasalahan tersebut guna Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Legislator dapil Jawa Tengah IV ini
Tasya/nvl
percepatan pengembangan di kawasan berharap, pemerintah serius dalam
industri oleh pihak swasta. ini tentu swasta agak susah misalnya menggarap proyek kawasan industri.
“Nah, tentu swasta dalam untuk pembebasan lahan atau posisi Sebab, berdasarkan data Badan
mengembangkan industri butuh dibantu lahan strategi, pemerintah harus bantu,” Pusat Statistik (BPS), sektor industri
sarana dan prasarananya. Apa yang terang Bambang usai memimpin memberikan kontribusi terbesar, yakni
paling memberatkan bagi mereka? pertemuan Tim Kunspek Komisi VII 78,16 persen dari total nilai ekspor
Nomor satu itu adalah soal lahan. Lahan DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo nasional selama tahun 2021. nap/es

Komisi VII: Indonesia Komitmen

Kurangi Emisi Karbon

nggota Komisi VII di sela-sela pertemuan Tim Kunspek
DPR RI Dyah Roro Esti Komisi VII DPR RI dengan jajaran Direksi
mengatakan bahwasanya Poso Energi di Palu, Sulawesi Tengah,
A Indonesia sudah Kamis (30/9) malam.
berkomitmen untuk mengurangi Politisi Partai Golkar ini
emisi karbon sebesar 29 persen mengungkapkan, pemanfaatan energi
di tahun 2030. Komitmen tersebut terbarukan di Indonesia baru di kisaran
ditunjukkan Indonesia dengan turut 2,5 persen dari total potensi yang
menandatangani Paris Agreement yang dimiliki. “Padahal Indonesia wilayahnya
kemudian diratifikasi melalui Undang- yang sangat luas, dari segi sumber Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Erman/nvl
Undang Nomor 16 Tahun 2016. daya yang dimiliki juga melimpah.
“Saya menggarisbawahi, ketika Seperti energi matahari, angin, air jadi Terbarukan (RUU EBT). “Kita berharap
berbicara mengenai emisi karbon, 30 potensinya itu banyak sekali,” tuturnya. dengan terciptanya sebuah payung
persen (penggunaan karbon) sendiri Semua Fraksi di Komisi VII DPR RI, hukum dan kebijakan makro seperti
itu datang dari sektor energi. Maka ujar Dyah Roro, memiliki pandangan RUU EBT, bisa membantu agar kita bisa
banyak sekali langkah-langkah yang yang sama terhadap Rancangan merealisasikan potensi yang Indonesia
harus kita lakukan,” ujar Dyah Roro Undang-Undang Energi Baru miliki,” pungkasnya. es

Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021 13