Page 16 - BULETIN 1171

BULETIN Parlementaria

Komisi IX Minta Pemerintah
OMISI IX - DPR RI Evaluasi Penyaluran BSU

RI Felly Estelita
Runtuwene mendorong
K etua Komisi IX DPR
K Kementerian
Ketenagakerjaan untuk melakukan
evaluasi program penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) yang berlangsung
hingga kini. Menurutnya, masih banyak
persoalan terkait proses penyaluran
dan sinkronisasi data yang masih
menjadi masalah krusial.
Felly mengungkapkan hal tersebut
usai menghadiri pertemuan Tim
Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Foto Bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali. Foto: Nadia/nvl
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka
Artha Ardana Sukawati beserta Asosiasi itu yaitu dari BP Jamsostek atau BPJS kementerian lembaga agar dapat
Pekerja Indonesia di Denpasar, Bali, Ketenagakerjaan. Jadi (evaluasi) itu yang mengevaluasi hal tersebut. “Ini
Kamis (30/9). Felly menegaskan, kami minta, karena memang banyak (bantuan) yang double-double, jadi
pihaknya mendorong pemerintah untuk yang komplain,” tuturnya. mungkin ini juga (perlu) menjadi
mengevaluasi, bahkan sejak penyaluran Felly juga menyoroti data penerima perhatian bagi lintas kelembagaan
BSU yang pertama. bantuan yang menurutnya tidak ya, agar sinkronisasi data ini perlu
“Kalau bisa ini untuk penerima sinkron dan terjadi penerimaan yang sangat-sangat dibutuhkan supaya ada
BSU itu kan ada Permen (Peraturan kerap ganda dari program bantuan pemerataan penerima bantuan dari
Menteri) ya, itu kan cuma sampai di lainnya. Sehingga, dirinya meminta pemerintah,” tandas legislastor dapil
Juni (2021), sementara kita melihat perhatian dari seluruh sektor lintas Sulawesi Utara itu. ndy/sf
dengan pandemi Covid-19 ini ada di
sekitar Februari. (Sehingga) ada ratusan
perusahaan yang bangkrut, ini juga Ashabul Kahfi Minta Pemerintah
ketika mereka (dapat) tidak membayar
iuran karyawannya. Karyawan yang Adil dalam Penyaluran BSU
kena dampak ini yang kita maksud agar
dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti
itu karena karyawannya. Justru mereka
yang perlu kita bantu,” kata Felly. nggota Komisi IX DPR RI Nomor 14 Tahun 2020 yang salah satu
Politisi Partai NasDem itu Ashabul Kahfi meminta poinnya menyebutkan, hanya wilayah
menambahkan, terkait data hingga pemerintah adil dalam pada PPKM level 3 dan 4 saja yang
proses dikucurkannya BSU melalui Bank A memberikan Bantuan berhak menerima BSU.
Himpunan Bank Negara (Himbara) harus Subsidi Upah (BSU) kepada seluruh “Peraturan itu sesungguhnya
dipermudah, baik secara administrasi pekerja yang terdampak pandemi sangat diskriminatif. Apa yang menjadi
maupun tahapan lainnya, agar tidak Covid-19. Ia menyesalkan para pertimbangan pemerintah sehingga
ada hambatan lagi ke depannya. “Jadi, pekerja di Sulawesi Selatan yang membuat perbedaan untuk wilayah
seperti ini yang kita maksud, agar tidak memperoleh BSU lantaran PPKM 1, 2, 3 dan 4? Padahal tidak ada
ada evaluasi baik dari Kementerian perubahan Permenaker Nomor jaminan bahwa di wilayah level 1 dan
Ketenagakerjaan sendiri, kemudian 16 Tahun 2021 atas Permenaker 2 tidak lebih parah dari level 4 dari
juga evaluasi dari yang pemberi data

16 Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021