Page 20 - BULETIN 1171

BULETIN Parlementaria

Komisi XI Ingatkan LMAN Beri
OMISI XI - DPR RI Ganti Untung Masyarakat

Sekitar Waduk Karian

RI Eriko Sotarduga
masyarakat luas. Mengingat, Komisi XI
K nggota Komisi XI DPR sudah efektif dan tepat guna kepada
mengingatkan DPR RI bersama Banggar DPR RI
A pemerintah, Lembaga yang memberikan persetujuan
Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk PMN tersebut terhadap
bersinergi dengan Kementerian LMAN dan Kemenkeu. pun/sf
Keuangan untuk segera
menyelesaikan permasalahan
pembebasan tanah dalam Program
Strategis Nasional (PSN) berupa Anggota Komisi XI DPR
RI Eriko Sotarduga.
pembangunan Waduk Karian di Foto: Puntho/nvl
Provinsi Banten. Eriko mendorong
LMAN memberikan ganti untung DAK Dinilai Banyak Masalah
kepada masyarakat sekitar
pembangunan waduk yang berhak
mendapatkan pemanfaatan program.
Demikian ditekankan Eriko saat aturan. Seperti yang kita tahu, fungsi
diwawancarai Parlementaria usai anggaran itu kan ada di DPR, kemudian
memimpin pertemuan Tim Kunjungan fungsi pengawasan juga ada di DPR,
Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI baru kemudian fungsi audit ada di
bersama Staf Ahli Menteri Keuangan BPK. Sudah jelas BPK bertanggung
Bidang Penerimaan Negara Oza jawab kepada DPR,” sebut Agun saat
Olavia, Direktur Utama LMAN Basuki mengikuti Kunspek Komisi XI DPR
Purwad dan Kepala Kanwil DJKN RI ke BPK Perwakilan Jawa Barat, di
Banten Rahmat Subagio beserta Bandung, Jumat (1/10).
jajaran, di Tangerang Selatan, Banten, Pengalokasian DAK dinilai
Jumat (1/10). tidak berdasarkan mekanisme dan
“Persoalan ini merupakan Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. formula perhitungan sesuai dengan
Foto: Taufan/nvl
permasalahan klasik yang artinya di aturan perundang-undangan. Selain
setiap wilayah yang dibangun proyek nggota Komisi XI DPR itu penganggaran DAK fisik juga
strategis nasional itu terdapat banyak RI Agun Gunandjar berpotensi tidak memenuhi asas
kendala terutama pada persoalan Sudarsa meminta agar keadilan dan objektivitas, serta hasilnya
tanah. Berdasar pertemuan ini, hasil A BPK bersinergi dan berisiko tidak dimanfaatkan, karena
evaluasi kami mendapati banyak melakukan kerja sama dengan DPR RI tidak sesuai dengan kondisi teknis
temuan seperti masyarakat sekitar dalam mengindentifikasi permasalahan daerah yang sebenarnya.
pembangunan Waduk Karian yang ketidakpatuhan terhadap peraturan “Jadi harus ada sebuah mekanisme
berhak mendapatkan ganti untung perundang-undangan, terutama pada yang lebih bagus, bagaimana fungsi
ternyata sampai belum mendapatkan,” Dana Alokasi Khusus (DAK). pengawasan Parlemen dengan fungsi
tegas politisi PDI-Perjuangan ini. “Ditemukan banyak sekali seperti audit BPK bersinergi sehingga wakil
Eriko melanjutkan, di sisi lain penerima hibah yang belum melapor, rakyat itu bisa mengecek transfer ke
Komisi XI DPR RI juga mengevaluasi masih ada kabupaten/kota yang daerah itu hingga ke kabupaten/kota,”
sejauh mana pemanfaatan dana pengadaan barangnya tidak sesuai tegas politisi Partai Golkar itu. tn/sf
Penyertaan Modal Negara (PMN)

20 Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021