Page 9 - BULETIN 1171

Komisi III Tekankan Akselerasi

PEN dan Vaksinasi di Sumbar

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh berfoto bersama usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Barat. Foto: Dipa/nvl

im Kunjungan Kerja Spesifik mendapatkan vaksin. Ia ingin upaya- kepada Kapolda beserta jajarannya
Komisi III DPR RI yang upaya untuk sosialisasi kepada untuk menindak tegas. Bagusnya,
dipimpin oleh Wakil Ketua masyarakat kabupaten/kota mendapat sejauh ini Polda telah melakukan upaya
T Komisi III DPR RI Pangeran dukungan penuh dari gubernur, kepala kolaborasi dan kerja sama dengan
Khairul Saleh menggelar Rapat Dengar daerah dan semua pihak. dinas-dinas pengguna anggaran, baik
Pendapat (RDP) dengan Kapolda “Dalam penjelasan Kapolda, bahwa dinas provinsi dan kabupaten/kota,”
Sumatera Barat Irjen Pol Teddy hal-hal yang sangat krusial terkait tegas Pangeran.
Minahasa Putra, Wakapolda Sumbar dengan pelaksanaan vaksinasi di Ia berharap agar PEN di Sumbar
Brigjen Pol Edi Mardianto, dan Pejabat Sumbar, sebagaimana kita ketahui, segera dilakukan percepatan. Ia tidak
Utama Polda Sumbar, di Mapolda jumlah penduduk Sumbar ini 5,5 juta ingin kebocoran keuangan negara
Sumbar, Padang, Kamis (30/9). jiwa. Sementara wajib vaksin itu 4,4 terjadi lagi, serta penyelewengan dan
“Komisi III DPR RI melakukan juta jiwa. Tetapi hingga semester ini, penyimpangan untuk memaksimalkan
Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera yang telah mendapat vaksin sekitar hadirnya negara. Maka dari itu,
Barat. Ada dua hal yang ingin kita 12,4 persen, kurang lebih angkanya di Pangeran ingin semua pihak turun
dapatkan kejelasan dari Bapak bawah 1 juta orang,” imbuh politisi Partai langsung membantu masyarakat di
Kapolda. Pertama, terkait dengan Amanat Nasional (PAN) ini. masa pandemi ini.
pelaksanaan PPKM. Bagaimana Selain itu, Pangeran juga “Kita berharap hal ini terus dilakukan
pelaksanaan vaksinasinya, bagaimana menekankan agar Kapolda beserta dan dipercepat untuk menjadi bahan
terkait dengan penyaluran obat-obatan jajarannya untuk lebih cepat dalam dalam melakukan analisa secara
dan lain sebagainya. Kedua, terkait mendapatkan data dan informasi transparan dan obyektif. Di luar itu,
dengan Pemulihan Ekonomi Nasional yang seluas-luasnya, serta masukan sekaligus dalam rangka memberikan
(PEN) di Sumatera Barat, serta aspek terkait PEN di Sumbar, melihat rekomendasi untuk perbaikan sistem
anggarannya,” pungkas Pangeran. potensi persoalan hukum pada masa penegakan hukum dan pengambilan
Pangeran menegaskan kepada pandemi Covid-19 dan isu aktual yang keputusan, sehinggu proses PEN dapat
Kapolda Sumbar untuk melakukan berkembang di masyarakat Sumbar. cepat berjalan di masa pandemi ini,”
akselerasi percepatan kepada seluruh “Kita tegaskan terkait adanya tutup legislator daerah pemilihan (dapil)
penduduk di Sumbar agar segera penimbunan obat-obatan, kita minta Kalimantan Selatan I itu . dip/sf

Nomor 1171/II/X/2021 • Oktober 2021 9