Page 18 - BULETIN 1202

BULETIN Parlementaria dalam undang-undang,” ujar Hetifah.

Komisi X Uji Publik
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RUU Pendidikan UU yang sempurna, sanksi atas
Di sisi lain, agar dapat menjadi
pelanggaran kewajiban patut dibahas
dalam proses penyusunan RUU
Pendidikan dan Layanan Psikologi,
dan Layanan
agar sesuai dengan ketetapan yang
dapat menjadi sanksi administratif
atau sanksi pidana di KUHP. “Ketika
Psikologi di
hal tersebut dilanggar, maka akan
bersifat administratif. Kecuali jika
Universitas Sebelas ada sanksi. Sanksinya memang
terjadi pelanggaran-pelanggaran
yang sifatnya pidana, tentu kita
Maret mempunyai KUHP. Misalnya ada
penipuan atau penyalahgunaan,
karena layanan psikologi hanya bisa
digunakan oleh psikolog sesuai dengan

omisi X DPR RI
melaksanakan uji publik
Rancangan Undang-
K Undang (RUU) Pendidikan
dan Layanan Psikologi di Universitas
Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa
Tengah. Dalam kunjungan yang
dipimpin Wakil Ketua Komisi X
DPR RI Hetifah Sjeifudian ini, Tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X
DPR RI menggelar diskusi dengan
sivitas akademika dan mahasiswa
Universitas Sebelas Maret dengan
tujuan untuk mengemukakan
harapan dan optimisme lahirnya UU
yang akan menjadi payung hukum di
bidang psikologi di Indonesia.
“Setelah kita berdialog dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjeifudian (tengah). Foto: Munchen/nvl
berbagai pihak, kami semakin yakin
bahwa pengaturan yang terkait Salah satu masalah yang paling kewenangannya,” tukas politisi Partai
dengan pendidikan dan layanan disoroti adalah terbatasnya jumlah Golkar tersebut.
psikologi ini memang sangat penting psikolog yang kompeten sehingga “Dengan RUU ini tentu saja
dan mendesak, mengingat situasi dapat mengakibatkan kerugian bagi perlindungan bagi profesi psikolog dan
di masyarakat yang begitu cepat masyarakat. “Jumlah psikolog kita yang juga klien serta masyarakat luas betul-
berubah. Banyak hal yang harus memiliki kompetensi sesuai dengan betul diperkuat. Serta layanan yang
dipersiapkan, dicegah, ataupun yang diharapkan, masih sangat terbatas. diberikan menjadi lebih mudah dan
diatasi saat terjadi masalah yang Banyak sekali temuan permasalahan aksesnya juga lebih baik. Sehingga tidak
terkait dengan psikologi,” tutur Hetifah dalam hal pendidikan dan pelayanan. ada lagi perasaan malu saat hendak
saat membuka diskusi di Kampus Mungkin pihak-pihak yang melakukan ke psikolog atau pemikiran mengenai
UNS, Solo, Jateng, Jumat (27/5). pelayanan psikologi, bukan psikolog mahalnya biaya layanan psikolog.
Komisi X DPR RI menerima yang benar-benar bisa diandalkan. Hal Jadi, segala yang dibutuhkan untuk
banyak masukan dan informasi tersebut tentu saja akan merugikan kesejahteraan psikolog dan masyarakat
mengenai psikologi di lapangan. masyarakat. Dan semua ini kita atur di bisa terpenuhi.” tutup Hetifah. mcn/sf

18 Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022