Page 19 - BULETIN 1202

Komisi X Gelar Uji Publik RUU

Pendidikan dan Layanan

Psikologi di UNAIR

omisi X DPR RI
melaksanakan uji publik
terhadap penyusunan
K Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pendidikan dan
Layanan Psikologi di Universitas
Airlangga (UNAIR), Surabaya, Jawa
Timur. Sebelumnya RUU ini bernama
RUU Praktek Psikologi, namun dalam
perjalannya mengalami perubahan
nama sesuai dengan berbagai
masukan-masukan substansi yang ada
dalam RUU ini.
“Kita mencoba untuk menyelesaikan
Rancangan Undang-Undang ini yang
judul awalnya adalah Praktek Psikologi.
Kami melihat ada tiga isu besar yang
harus kita selesaikan, pertama adalah
Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sivitas akademika UNAIR. Foto: Devi/nvl
mereka butuh legalitas. Untuk butuh
legalitas, maka pendidikannya juga
harus legal dan harus sesuai itulah (sampaikan) kepada masyarakat melalui Menurut Dede Yusuf, pembahasan
sebabnya disebutnya pendidikan,” uji publik ini dalam arti kita pengen RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi
ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR mendengar dulu masukan. Dan sejauh ini akan diselesaikan dalam masa
RI Dede Yusuf Macan Effendi, saat ini alhamdulillah responnya positif. sidang ini. “Waktu (pembahasan) kita
memimpin dialog Komisi X DPR RI Ya tentu ada satu dua pertanyaan- kan sudah mau habis, ya sudah masa
dengan sivitas akademika UNAIR, di pertanyaan yang sebetulnya itu sudah sidang ini kita selesaikan, karena dua
Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/5). jadi pembahasan-pembahasan dalam minggu lagi kita sudah masuk kepada
“Yang kedua harus ada rasa RUU ini,” pungkas politisi Partai Demokrat pembahasan anggaran. Jadi sebelum
aman dan harus ada yang namanya, tersebut lebih lanjut. 2 minggu harusnya ini sudah selesai
kita menyebutnya sebagai sebuah “Hanya memang (pembahasan) semua itu,” optimis legislator dapil Jawa
perlindungan kepada user kepada akan lebih spesifik jika diturunkan dalam Barat II tersebut.
klien, kepada masyarakat untuk peraturan turunan seperti permen Sebagaimana diketahui bahwa
menggunakan jasa psikologi itu (peraturan menteri). Karena kalau undang- Komisi X DPR RI mendapat penugasan
sebabnya kita mengatakan pelayanan,” undang mencakup terlalu teknis, maka dari Pimpinan DPR RI melalui Surat
papar Dede Yusuf. Lebih lanjut ia kita tidak membuat kebijakan, (tapi) kita No.PW/00774/DPR RI/I/2021 tanggal 19
menyampaikan poin yang ketiga membuat peraturan. Padahal tujuannya Januari 2021 untuk membahas RUU
adalah masalah organisasi mulai dari adalah kita membuat kebijakannya dulu Pendidikan dan Layanan Psikologi.
pembinaan, pengawasan fungsi, sanksi baru nanti ada peraturan turunannya. Pembahasan dimulai pada Masa
dan lain-lain, yang nantinya ada pada Nah sejauh ini kita sudah mendengarkan Persidangan I sampai dengan Masa
keorganisasian. masukan, akan kami catat dan nanti kita Persidangan V Tahun Sidang 2021-
“Ketiga isu ini akhirnya selesai. akan bawa kepada panja sekali lagi,” urai 2022, yang diawali rapat kerja dan
Dan sebelum selesai, kami lempar Dede Yusuf lagi. pembentukan panja. skr/sf

Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022 19