Page 21 - BULETIN 1202

BANGGAR • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Banggar DPR Komitmen Tetapkan
Dana Desa Dapat Digunakan

Operasional dalam APBN 2023

Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Anggota Banggar saat menerima audiensi dari pengurus APDESI se-Kabupaten Bandung. Foto: Runi/nvl

akil Ketua Badan ada perubahan, di luar nomenklatur ini bagai Kue Pengantin. Dilihat, tapi
Anggaran (Banggar) pendidikan dan kompensasi BBM tidak boleh dipegang. Nah ini yang
DPR RI Cucun ya,” ujar Cucun pasca menerima kita inginkan agar ke depan ada dana
W Ahmad Syamsurijal audiensi dari Asosiasi Pemerintahan operasional,” ujar Anggota Fraksi Partai
menilai pihaknya berkomitmen Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se- Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini.
untuk menetapkan Dana Desa Kabupaten Bandung, di Ruang Rapat Berdasarkan aspirasi yang
dapat digunakan untuk pembiayaan Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, disampaikan kepada Banggar
operasional pemerintah desa dalam Senayan, Jakarta, Senin (30/5). DPR RI, Dana Desa dipandang
APBN 2023. Menurut Cucun, hal Karena itu, Cucun menilai perlu untuk diberikan peraturan
tersebut sesuai dengan arahan sebagai wakil rakyat dirinya teknis dalam hal Dana Desa dapat
Presiden Joko Widodo dalam berkewajiban menyampaikan digunakan untuk penyelenggaraan
Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi aspirasi yang disampaikan APDESI pemerintahan, seperti pengadaan
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia se-Kabupaten Bandung tersebut. tanah, pembangunan kantor desa,
(APDESI) beberapa waktu lalu agar Jangan sampai dana desa sudah dan dukungan kegiatan pembinaan
memberikan porsi tiga persen Dana sekian tahun berjalan, namun tidak kemasyarakatan. “Mengingat proporsi
Desa sebagai biaya operasional. dapat digunakan untuk keperluan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Alokasi
“Kita akan tetapkan (biaya pembiayaan penyelenggaraan Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang
operasional dari Dana Desa) menjadi pemerintahan desa itu sendiri. diterima tidak cukup lagi membiayai
suatu kebijakan anggaran di 2023. “Ada diksi yang menarik yang kebutuhan yang dimaksud,” ujar Ketua
Karena kalau di APBN 2022 perpresnya tadi disampaikan oleh para kepala DPC APDESI se-Kabupaten Bandung,
sudah keluar dan UU APBN-nya tidak desa yang hadir. Bahwa Dana Desa Dedi M Bram, mewakili APDESI. rdn/sf

Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022 21