Page 15 - BULETIN 1235

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi VIII Harap Penerima

Bantuan PKH di Langkat Lebih

Sejahtera

omisi VIII DPR RI
berharap masyarakat
yang menerima
bantuan sosial,
K khususnya bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
(Sumut), menjadi sejahtera dan
mandiri. Hal tersebut diungkapkan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Marwan Dasopang saat memimpin
pertemuan Tim Kunjungan Kerja
Reses Komisi VIII DPR dengan
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati
Langkat, Syah Afandin.
“Komisi VIII mendorong
untuk mengeluarkan masyarakat FOTO: SCN/PDT
penerima bantuan PKH menjadi
orang yang bisa tidak membutuhkan
bantuan,” ungkap Marwan di Kantor Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker)
Reses Komisi VIII DPR di Kantor Bupati Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (17/02/2023).
Bupati Langkat, Provinsi Sumatera
Utara, Jumat (17/2). Anggota DPR minimal telah keluar 1 juta penduduk jumlah penduduknya banyak,
Fraksi PKB itu menilai program dari bantuan PKH,” pungkasnya. tentu permintaannya juga banyak.
Bantuan Sosial (Bansos) dari Pada kesempatan tersebut, Paling tidak 2.000 unit (RST) bisa
pemerintah memang bukan solusi Plt Bupati Langkat Syah Afandin ditempatkan di Kabupaten Langkat,”
tuntas untuk mengatasi kemiskinan berharap aspirasi yang disampaikan ujarnya.
di Indonesia, terutama kemiskinan masyarakat, khususnya terkait Diketahui, bahwa angka
struktural. Walaupun begitu, baginya permintaan RST di Kabupaten kemiskinan di Kabupaten Langkat
bansos tetap dibutuhkan oleh Langkat dapat disampaikan ke saat ini masih di atas rata-rata Provinsi
masyarakat yang membutuhkan. Di pusat. “Kita berharap, karena disini Sumatera Utara. Di mana persentase
antaranya, bansos Rumah Sejahtera penduduk miskin di Kabupaten
Terpadu (RST) untuk bantuan Langkat pada tahun 2022 sebesar
perumahan yang layak. 9.49 persen, sementara Provinsi
Selain bansos tetap Sumatera Utara sebesar 8.42 persen.
dilaksanakan, ia mendorong KOMISI VIII Selain itu, ia juga mengungkapkan
sekaligus menargetkan pemerintah MENDORONG UNTUK bahwa Kabupaten Langkat saat ini
melalui Kementerian Sosial MENGELUARKAN masih membutuhkan penambahan
agar membuat terobosan untuk MASYARAKAT jumlah Kartu Indonesia sehat
menurunkan jumlah masyarakat PENERIMA BANTUAN (KIS) yang sesuai dengan jumlah
Scan QR penerima bantuan sosial, sambil penduduk. Hal tersebut mengingat
untuk berita PKH MENJADI ORANG
selengkapnya tetap memastikan bantuan sosial presentasi KIS saat ini baru
yang diberikan bisa meningkatkan YANG BISA TIDAK mencakup 30 persen dari seluruh
kesejahteraan masyarakat. “Paling MEMBUTUHKAN jumlah penduduk di Kabupaten
tidak kita targetkan mulai 1 periode, BANTUAN. Langkat. rr/rdn

Nomor 1235/IV/II/2023 • Februari 2023 15