Page 16 - BULETIN 1235

BULETIN Parlementaria

Pesatnya Pariwisata Jangan
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sampai Meninggalkan Persoalan

Sosial di Labuan Bajo

im Komisi VIII DPR RI
melakukan Kunjungan
Kerja Reses ke Labuan
Bajo, Manggarai Barat,
T Nusa Tenggara Timur
(NTT). Wakil Ketua Komisi VIII
DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan
jangan sampai pembangunan
masif di sektor pariwisata,
meninggalkan persoalan di
sektor sosial masyarakat yang tak
kunjung diselesaikan.
“Seharusnya menjadi
perhatian bagi pemerintah
dalam menyelesaikan persoalan
sosial, yang justru sekarang
dimajukan wilayah ini terutama
sektor pariwisata yang tinggi.
Jadi, persoalan sosial juga jangan
sampai tidak diperhatikan. Ini FOTO: RDN/PDT
salah satu tujuan kunjungan
Komisi VIII ke sini agar persoalan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (kiri) saat menyerahkan bantuan sosial program keluarga harapan
sosial perlu mendapatkan bersama Kemensos di sela-sela Kunjungan Kerja Reses ke Labuan Bajo.
perhatian khusus,” ujar Diah di
sela-sela pertemuan dengan panti atau shelter yang bisa Kementerian Sosial turut
jajaran Pemkab Manggarai Barat, menjadi tempat penampungan menyerahkan bantuan Program
Perwakilan Kemenag RI, BNPB, apabila keluarganya tidak Keluarga Harapan (PKH) untuk
dan BPKH, di Kantor Bupati mengurus,” jelas Politisi Fraksi 20.887 Keluarga Penerima
Manggarai Barat, NTT, Jumat PDI-Perjuangan ini. Manfaat (KPM) sebesar Rp 74,781
(17/2). Karena itu, ia mendorong miliar lebih, bantuan trailer
Beberapa persoalan sosial Kementerian Sosial untuk angkutan air bersih untuk BPBD
yang disoroti Komisi VIII antara lain membangun pusat rehabilitasi Kabupaten Manggarai Barat,
kasus stunting, kekurangan air, sosial di Labuan Bajo. Untuk dukungan bantuan pembiayaan
kekerasan terhadap perempuan, penanganan stunting, ia ekonomi bagi perempuan
termasuk pemasungan orang berharap adanya integrasi kelompok rentan, DAK Non-Fisik
dengan gangguan jiwa (ODGJ). anggaran. Oleh karena, bantuan perlindungan dan anak
Terkait dengan pemasungan menurutnya, problem stunting tahun anggaran 2023 sebesar
bagi ODGJ, Diah mengusulkan ini tidak bisa ditangani secara Rp438.800.000, bantuan Komisi
adanya panti atau rehabilitasi parsial, tapi yang penting VIII dan Kemensos RI Program Scan QR
untuk berita
sosial, sehingga persoalan sosial juga pendampingan dan Keserasian Sosial Tahun 2023 selengkapnya
ini punya ruang. “Misalnya, ODGJ pemahaman masyarakat. sebesar Rp150.000.000, dan
di sini seharusnya ada rumah sakit Dalam kunjungan tersebut, penyerahan bantuan atensi
jiwa. Sehingga, semoga adanya Komisi VIII DPR bersama sebesar Rp114.000.000. rdn

16 Nomor 1235/IV/II/2023 • Februari 2023