Page 19 - BULETIN 1235
P. 19

KOMISI XI  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Peran DJBC Sebagai Pelindung

               Masyarakat dari Rokok Ilegal Perlu


               Dioptimalkan






                         ementerian Keuangan
                         (Kemenkeu) dinilai perlu
                         menyiapkan roadmap
                         untuk mengoptimalkan
              K perannya sebagai
               pelindung masyarakat (community
               protector). Hal ini disampaikan
               oleh Anggota Komisi XI DPR RI Siti
               Mufattahah yang  meminta Direktorat
               Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
               menekan peredaran rokok ilegal.
                  “Bea Cukai juga menjalankan
               tugas dan fungsinya sebagai
               community protector dengan turut
               andil mengawasi dan melakukan
               penindakan atas peredaran rokok
               ilegal? Kira-kira seperti apa roadmap   FOTO: MRI/PDT
               DJBC yang akan dilakukan untuk
               mengoptimalkan peran Bea Cukai   Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Dirjen
                                               Bea Cukai Kemenkeu, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
                                                                                  Agar dapat mengoptimalkan
                                                                               pendapatan negara tanpa terlalu
                                                                               membebani IHT dari cukai hasil
               PEMERINTAH TIDAK BISA TERUS MENERUS MENEKAN                     tembakau, menurutnya, pemerintah
               IHT DENGAN MENAIKAN TARIF CUKAINYA SAJA.                        harus menemukan beberapa alternatif
               KONSEKUENSI DARI KENAIKAN CUKAI YANG                            kebijakan. Legislator dapil Jawa Barat
               EKSESIF TIDAK HANYA BERDAMPAK NEGATIF PADA                      XI ini menyarankan pemerintah agar
               KEBERLANGSUNGAN IHT.                                            dapat meningkatkan dasar penerimaan
                                                                               pajak maupun menerapkan cukai pada
               sebagai community protector di tahun   akan berpotensi membuat hilangnya   produk lainnya.
               ini?” tanya Siti dalam Rapat Dengar   penerimaan negara dari rokok legal.  “Pemerintah perlu meningkatkan tax
               Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI    “Pemerintah tidak bisa terus   base atau barang lain yang kena Cukai.
               dengan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu,   menerus menekan IHT dengan   Melalui rapat ini mungkin Pak Dirjen
               di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI,   menaikan tarif cukainya saja.   bisa sampaikan mengenai alternatif
               Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).  Konsekuensi dari kenaikan cukai yang   penerimaan Cukai pemerintah selain
                  Dalam pertemuan tersebut, Politisi   eksesif tidak hanya berdampak negatif   CHT,” tambah Siti Pada kesempatan
               Partai Demokrat itu juga mengaitkan   pada keberlangsungan IHT. Tetapi   yang sama, ia juga sempat menanyakan
               peredaran rokok ilegal dengan kenaikan   juga memicu semakin banyaknya   evaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil
        Scan QR   Cukai Hasil Tembakau. Menurutnya,   peredaran rokok ilegal, yang mana   Cukai Tembakau (DBHCHT) dalam
        untuk berita
        selengkapnya  kenaikan cukai tak hanya berdampak   justru dapat menjadi bumerang bagi   mengoptimalisasi penyaluran dana
               negatif bagi Industri Hasil Tembakau   penerimaan pemerintah berupa   bagi peningkatan petani tembakau
               (IHT), namun juga memicu peredaran   hilangnya potensi penerimaan   di daerah. Menurutnya penting untuk
               rokok ilegal. Hal ini kemudian justru   negara,” ujarnya.       dibahas secara transparan.   uc/rdn


                                                                                  Nomor 1235/IV/II/2023  • Februari 2023  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24