Page 16 - BULETIN 1163 UPDATE

BULETIN Parlementaria

Gunakan Indikator WHO
OMISI IX - DPR RI pada Perpanjangan PPKM

RI Kurniasih Mufidayati
menyoroti perpanjangan
K nggota Komisi IX DPR
A Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 4 oleh pemerintah.
Menurutnya, evaluasi PPKM Darurat
berbasis level harus menggunakan
indikator dari Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO).
Mufida, sapaan akrabnya
menyebut beberapa indikator yang
bisa digunakan adalah tingkat
positive rate di bawah 5 persen,
angka Bed Occupancy Rate (BOR)
di bawah 60 persen, standar test
1:1000 per pekan untuk positive rate
5 persen dan harus meningkat angka
test jika positive rate jauh di atas 5
persen.
“Per 1 Agustus 2021 positive Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto : Jaka/Man
rate kita masih 27,28 persen. Masih
pada kisaran yang sama pada saat masih soal ketersediaan. Pemerintah Covid-19. Di Maluku, angkanya sekitar
pemberlakukan PPKM Darurat. harus menggenjot berbagai skema 15 persen. Padahal, papar dia, angka
Dengan angka positive rate masih pengadaan vaksin jika ingin tercapai kenaikan kasus di luar Jawa cukup
tinggi, target testing juga harus naik target kekebalan kelompok sampai tinggi dalam dua pekan terakhir.
menjadi 20:1000 per pekan. Semua akhir tahun. Lalu apa kabar vaksin “Kenaikan kasus di luar Jawa dari
indikator ini bisa jadi bahan evaluasi Merah Putih? Komisi IX sudah bulat 1-26 Juli mencapai 216 persen. Ini
PPKM berbasis level," kata Mufida berikan dukungan apapun yang sudah menjadi peringatan. Segera
dalam keterangan persnya, Rabu (4/8). dibutuhkan untuk vaksin Merah Putih genjot pengadaan vaksin dan
Selain evaluasi berbasis data guna membantu percepatan target lakukan pemerataan vaksinasi secara
kesehatan dari WHO, politisi Partai vaksinasi nasional,” papar Mufida. nasional,” ungkapnya. Mufida juga
Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap Akibat keterbatasan tersebut, saat meminta agar bantuan sosial kepada
pemerataan vaksinasi menjadi ini masih banyak daerah terutama masyarakat yang sudah mulai cair
perhatian serius pemerintah. Saat di luar Jawa yang belum banyak dikawal agar masyarakat lebih tenang
ini jumlah penduduk yang sudah menerima vaksin. Menurut laporan jika ada kebijakan perpanjangan
menerima vaksinasi dosis kedua WHO dalam situation report 28 Juli mobilitas warga di daerahnya.
sebanyak 20.534.823 orang atau 2021, masih banyak tenaga kesehatan “Bantuan sosial ini penting dan
9,86 persen dari target sasaran di luar Jawa seperti Papua, Maluku, harus dikawal agar tidak terulang
vaksinasi sebanyak 208.265.720. dan Sulawesi Tengah yang sama penyelewengan yang terjadi pada
Ia mengingatkan target tercapainya sekali belum mendapatkan vaksin. waktu lalu, rakyat butuh dukungan
minimal 70 persen vaksinasi pada Berdasarkan data Kementerian bantuan sosial jika misalnya masih
akhir tahun 2021 mendatang. Kesehatan per 1 Agustus 2021, masih akan diperpanjang larangan
“Sekarang sudah masuk bulan ada 20 persen tenaga kesehatan mobilitas,” pesan legislator daerah
Agustus. Kendala terbesar kita yang belum mendapatkan vaksinasi pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu. sf

16 Nomor 1163/III/VIII/2021 • Agustus 2021