Page 19 - BULETIN 1163 UPDATE

RUU MHA Tidak mengenai RUU MHA tersebut berada
Diketahui, sejauh ini, wacana
BALEG - DPR RI Tinggalkan budaya masyarakat adat, termasuk
dalam perdebatan antara investasi/
pembangunan dengan hak-hak sosial-

perlindungan terhadap Hak Ulayat.
Masyarakat Adat
Namun demikian, Wakil Ketua Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI ini menekankan
persoalan diametral tersebut justru
Nikmati Hak
dimoderasi dengan pasal-pasal di
menjamin keberlangsungan masyarakat
Pembangunan dalam RUU MHA itu sendiri, yang
hukum adat dalam menikmati hak
pembangunanya oleh negara.
“Narasi diametral ini harus sama-
sama kita gantikan dengan narasi
yang lebih positif dan konstruktif
agar tercapai titik temu yang dapat
etua Panja Rancangan pembangunan. Justru, kita harus memenuhi kehendak-kehendak yang
Undang-Undang Masyarakat melihat bahwa ada kebutuhan ada,” tegas Willy.
Hukum Adat (RUU MHA) internal masyarakat hukum adat
K Willy Aditya memastikan, terhadap pembangunan yang harus
RUU MHA tidak meninggalkan difasilitasi negara. Ini yang diusulkan
masyarakat hukum adat dari di dalam draf RUU MHA,” jelas Willy
menikmati hak-hak pembangunannya, dalam keterangan tertulis yang KITA HARUS MELIHAT
sebagaimana yang ada dalam prinsip diterima Parlementaria, Senin (9/8).
Tradisionalisme. Salah satu usulan BAHWA ADA
dalam draf RUU MHA, tegas Willy, KEBUTUHAN INTERNAL
negara menjamin hak pembangunan MASYARAKAT HUKUM
masyarakat hukum adat dalam ADAT TERHADAP
semangat negara kesatuan dan PEMBANGUNAN YANG
memelihara kearifan-kearifan adat. HARUS DIFASILITASI
“Salah kalau kita menggunakan
cara pandang membiarkan masyarakat NEGARA.
hukum adat tidak berhak atas
Pada September 2020, Rapat
Pleno Baleg DPR RI menyetujui
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
Willy Aditya. Foto: Arief/Man harmonisasi RUU MHA yang secara
keseluruhan telah disetujui mayoritas
fraksi. Secara sistematis, RUU ini
terdiri dari 17 Bab dan 58 Pasal,
yang memuat beberapa di
antaranya terkait identifikasi,
pengakuan, pelindungan,
hak dan kewajiban, hingga
pemberdayaan masyarakat
hukum adat. Posisi RUU
tersebut saat ini sudah
masuk ke dalam Prolegnas
Prioritas 2021 dan segera
masuk dalam Rapat
Paripurna untuk disahkan
sebagai RUU Inisiatif DPR
RI. rdn/sf

Nomor 1163/III/VIII/2021 • Agustus 2021 19