Page 10 - BULETIN 1188

BULETIN Parlementaria

Dualisme Pengelolaan PPS
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Belawan Harus Segera Berakhir

Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Foto: Ayu/nvl

omisi IV DPR RI berharap tersebut,” papar Anggota Komisi IV untuk melakukan perbaikan berbagai
dualisme pengelola DPR RI Djarot Syaiful Hidayat saat infrastruktur, seperti jalan, penambahan
Pelabuhan Perikanan mengikuti Kunjungan Kerja Reses panjang dermaga dan lainnya.
K Samudera (PPS) Belawan Komisi IV DPR RI ke PPS Belawan, Termasuk penyediaan berbagai fasilitas
di Sumatera Utara dapat segera Sumut, Senin (21/2). di PPS tersebut. Seperti pembangunan
terselesaikan. Pasalnya, hal itu menjadi Sebagaimana diakui baik KKP dan pabrik es dan cold storage, dan lain
penyebab utama dari berbagai berbagai organisasi nelayan yang hadir sebagainya,” tambah politisi PDI-
permasalahan yang ada pelabuhan di hadapan Komisi IV DPR RI, bahwa Perjuangan ini.
terbesar kedua di Sumut, setelah PPS Belawan saat ini kondisinya sangat Oleh karenanya, Komisi IV DPR RI
pelabuhan perikanan Muara Baru itu. memprihatinkan dimana infrastruktur mendorong penuh diselesaikannya
“Hari ini, secara resmi kami yang rusak, becek dan minimnya dualisme pengelolaan PPS Belawan
mendapat informasi adanya dualisme berbagai fasilitas lain yang seharusnya ini. Bahkan ke depan (memasuki masa
pengelolaan Pelabuhan Perikanan dimiliki oleh pelabuhan perikanan sidang), Komisi IV akan membahas
Belawan ini, yakni antara Kementerian besar. Seperti masih kurangnya panjang permasalahan ini dengan KKP, serta
Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT dermaga, belum adanya pabrik es dan berbagai pihak terkait lainnya. Hal itu
Perindo. Ini harus segera diselesaikan, kurangnya cold storage. semata untuk meningkatkan fungsi
agar tidak ada saling lempar tanggung “Karena ini merupakan pelabuhan PPS Belawan tersebut, termasuk
jawab dan pada akhirnya saling perikanan, menurut saya lebih baik ada meningkatkan produksi ikan. Pada
mencari kambing hitam atas berbagai di bawah pengelolaan KKP. Dengan akhirnya juga meningkatkan ekonomi
permasalahan yang ada di pelabuhan begitu, nantinya KKP lah yang bertugas dan kesejahteraan nelayan. ayu/sf

10 Nomor 1188/IV/II/2022 • Februari 2022