Page 6 - BULETIN 1188
P. 6
BULETIN Parlementaria
Rifqinizamy Dorong Pendekatan
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kultural dalam Penyelesaian
Sengketa Lahan di Kaltim
nggota Komisi II
DPR RI Rifqinizamy masyarakat sekitar terutama masyarakat Kilometer 6, Seksi 5 Tol Balsam
yang ditutup warga RT 37, Kelurahan
hukum adat yang selama ini menguasai
Karsayuda mendorong secara fisik lahan tersebut. Kendati Manggar, Kecamatan Balikpapan
A Kantor Wilayah Badan secara hukum formil mereka tidak Timur karena warga belum menerima
Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi (belum) memiliki sertifikat misalnya,” pembayaran ganti rugi pembangunan
Kalimantan Timur melakukan terang Rifqi di Kantor Gubernur Kaltim, lahan mereka yang kini membentang
pendekatan kultural dalam Samarinda, Senin (21/2). jalan tol.
penyelesaian sengketa lahan di Politisi PDI-Perjuangan ini “Kaltim ini sebagai daerah
Kaltim. Hal tersebut diungkapkannya menambahkan, dalam konteks ini penyangga IKN, maka kita meminta
usai mengikuti pertemuan antara dirinya mendorong Kementerian ATR/ Pemprov Kaltim memetakan potensi
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II BPN mencari solusi terbaik, agar lahan tenaga kerja misalnya dari bidang
DPR RI dengan Gubernur Kalimantan yang akan dibangun IKN tersebut jasa konstruksi untuk menjadi
Timur yang diwakili Pj. Sekda clear and clean dan tidak menyisakan bagian penting dalam pembangunan
Kaltim didampingi Kepala Badan masalah krusial dan kultural di infrastruktur IKN. Oleh karena itu,
Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, kemudian hari. Pendekatan kultural proses sertifikasi keahlian yang
Kepala Ombudsman Kaltim, dan ini untuk menghindarkan dibutuhkan harus segera dilakukan.
Kakanwil BPN Kaltim. adanya potensi konflik Agar masyarakat lokal yang ingin
“Seringkali muncul horisontal antara dilibatkan dalam proyek infrastruktur
pengakuan terhadap negara dengan ini memiliki kapasitas dan kapabilitas
penguasaan lahan ketika masyarakat seperti yang dibutuhkan,” tandasnya.
ada pembangunan setempat. Wakil rakyat dari daerah pemilihan
infrastruktur seperti Tol Seperti kasus dapil Kalimantan Selatan I ini juga
Balikpapan-Samarinda pemblokiran berharap masyarakat Kaltim harus
(Balsam) misalnya. Dalam ruas adaptif terhadap kemungkinan
konteks pembangunan yang terjadi seperti adanya migrasi
Ibu Kota Negara (IKN) pendatang yang jumlahnya tidak kecil.
kita perlu membuka “Akan terjadi migrasi pegawai ASN
pintu komunikasi yang pusat dari Jakarta ke IKN yang baru
intens dengan di Kaltim ini, maka kami berharap
Pemprov perlu mengantisipasi
terjadinya perubahan sosial
sehingga masyarakat
Kaltim harus adaptif,”
tutupnya. oji/sf
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat mengikuti pertemuan Kunker Reses Komisi II DPR RI. Foto: Oji/nvl
6 Nomor 1188/IV/II/2022 • Februari 2022
