Page 7 - BULETIN 1188

Kota Batam Miliki

Keunggulan Letak

Geografis Guna Pacu

Pertumbuhan

Ekonomi

BP BATAM MILIKI
ANGGARAN SENDIRI,
BAIK YANG BERASAL
DARI MANAJEMEN
INTERNAL PERUSAHAAN
MAUPUN DARI
PEMERINTAH PUSAT.
PEMKOT BATAM PUN
Anggota Komisi II DPR RI Subardi. Foto: Ridwan/nvl
MEMILIKI ANGGARAN,
nggota Komisi II DPR RI Diketahui, Presiden Jokowi telah BAIK YANG BERASAL
Subardi menilai Kota Batam menerbitkan Peraturan Pemerintah DARI PAJAK LOKAL DI
memiliki keunggulan letak (PP) Nomor 62 tahun 2019 tentang DAERAH TERSEBUT
A geografis yang strategis Perubahan Kedua atas PP Nomor
guna memacu pertumbuhan ekonomi 46 tahun 2007 tentang Kawasan DALAM BENTUK
yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat Perdagangan Bebas dan Pelabuhan PENDAPATAN ASLI
dengan pengelolaan satu kepemimpinan Bebas Batam. PP tersebut menyudahi DAERAH (PAD)
Pulau Batam yang dijabat oleh Wali dualisme kepemimpinan dalam
Kota Batam, baik dari sisi tata kelola pengelolaan Kota Batam yang terjadi
administrasi pemerintahan daerah sebelumnya. Dengan adanya PP perimbangan keuangan pusat dan
juga sebagai ex-officio Kepala Badan tersebut diatur bahwa Wali Kota Batam daerah. Karena itu, melimpahnya
Pengusahaan (BP) Batam. selain sebagai kepala pemerintahan anggaran tersebut seharusnya dapat
“Nah ini kan keduanya (BP Batam daerah juga sebagai ex-officio Kepala memacu pertumbuhan ekonomi Kota
dan Kota Administrasi Batam) punya BP Batam (Pasal 2A poin 1(a)). Batam untuk lebih tinggi lagi.
fungsi yang beda, tetapi tujuannya Di sisi lain, menurut Subardi, BP “Karena itu dari sisi legislasi,
sama. Yaitu, dalam rangka menjadikan Batam miliki anggaran sendiri, baik kami butuh melihat kebijakan ini
kota batam kota industri, kota yang berasal dari manajemen internal dan berikan rekomendasi atau saran
pariwisata, pertumbuhan ekonomi perusahaan maupun dari pemerintah kepada pemerintah pusat agar
yang lebih maju daripada kota-kota pusat. Pemkot Batam pun memiliki mempercepat proses pertumbuhan
lain. Karena letak geografisnya,” jelas anggaran, baik yang berasal dari ekonomi dari Batam ini, baik dari
Subardi saat mengikuti Kunjungan pajak lokal di daerah tersebut dalam lembaga BP Batam maupun Pemkot
Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam,” jelas Anggota Fraksi Partai
Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/2). maupun dari pemerintah pusat melalui NasDem DPR RI ini. rdn/sf

Nomor 1188/IV/II/2022 • Februari 2022 7