Page 9 - BULETIN 1188
P. 9
Komisi III Sarankan Lapas
Perempuan Kelas II Palangka
Raya Dipindah ke Kota
nggota Komisi III DPR RI Djaya mengakui Lapas Perempuan lapas Perempuan yang notabene itu
Ary Egahni Ben Bahat Kelas IIA di Kalteng cukup jauh dari hampir 40 km dari kota dan tinggalnya
memberikan saran agar kota. Menurut Ilham, pertimbangan dari itu di dalam hutan, sehingga ada
A Lembaga Pemasyarakatan sisi keamanan apabila ditempati oleh kebijakan untuk dilakukan pertukaran
(Lapas) Perempuan Kelas IIA Palangka dengan lapas umum yang ada di Kota
Raya yang lokasinya ada di tengah Palangka Raya.
hutan dan terletak 40 kilometer dari “Alhamdulillah dibantu oleh Ibu
Kota Palangka Raya, untuk dipindah Ary Egahni selaku Anggota Komisi III
ke pusat kota, yang kemudian ditukar DPR RI dapil Kalimantan Tengah yang
dengan lapas umum. mendorong anggaran untuk lapas
“Saya tahu Lapas Perempuan ada di Palangka Raya yang di dalam kota
tengah hutan dan bagi perempuan itu ditukar penghuninya menjadi lapas
sangat mengkhawatirkan menurut saya. perempuan sehingga lingkungannya
Dan saya apresiasi dalam hal ini, karena lebih aman,” jelas Ilham. Ia berharap
(pemindahan) sudah mulai dilakukan proses administrasi tahun ini bisa
prosesnya,” ujar Ary usai mengikuti selesai, sehingga pada akhir tahun
RDP Tim Kunjungan Kerja Reses bisa dilakukan pergeseran-pergeseran
Komisi III DPR RI dengan Kakanwil dengan cepat, untuk menekan
Kemenkumham Kalimantan Tengah persoalan over capacity. eno/sf
beserta jajaran, di Palangka
Raya, Kalteng, Senin (21/2).
Politisi Partai NasDem
itu juga mendengar ada Anggota Komisi III
penjelasan klasik mengenai DPR RI Ary Egahni
over capacity di lapas, Ben Bahat. Foto:
Eno/nvl
namun ia tetap memberi
apresiasi kepada Kakanwil
Kemenkumham Kalteng.
Walaupun dengan kondisi
seperti itu, Ary menilai
jajaran Kemenkumham
Kalteng masih mampu
untuk mengelaborasi
problematika yang
ada di wilayah
Kemenkumham
Kalteng, sehingga
semua dapat berjalan
baik hingga saat ini.
Dalam kesempatan
yang sama, Kakanwil
Kemenkumham Kalteng Ilham
Nomor 1188/IV/II/2022 • Februari 2022 9