Page 4 - BULETIN 1203
P. 4

BULETIN            Parlementaria                                 mengangkat tema-tema persatuan di



            Anggota Komisi I
    KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Minta TVRI dan RRI   satu bangsa," tandasnya. 
                                                                             tengah berbagai perbedaan kita tetap

                                                                               Muzzammil menilai, TVRI dan
                                                                             RRI mempunyai hak serta tuntutan
                                                                             moral untuk mewujudkan Pemilu
            Ikut Sukseskan
                                                                             yang berkualitas dan tetap menjaga
                                                                             persatuan bangsa di tengah berbagai
                                                                             perbedaan pandangan politik. “Kalau
            Pemilu 2024
                                                                             medsos aja kan hoaksnya bisa  banyak,
                                                                             tapi kalau masuk TVRI dan RRI tentu
                                                                             terjamin kebenaran berita di tengah
                                                                             segala macam aspirasi. Selain itu, kita
                                                                             tetap mengangkat bendera persatuan
                                                                             Pancasila. itu tema-tema besar saya kira
                      nggota Komisi I DPR   dalamnya," jelas Muzzammil.      yang perlu dilakukan TVRI dan RRI,”
                      RI Al Muzzammil Yusuf    Ia juga meminta TVRI dan RRI   pungkas legislator daerah pemilihan
                      mengatakan TVRI dan   membuat suatu terobosan dalam    (dapil) Lampung I tersebut.   ann/sf
            A RRI sebagai lembaga           menangkal hoaks jelang Pemilu.
            penyiaran publik perlu memberikan   Menurutnya, perlu adanya ruang
            ruang pemberitaan terkait Pemilihan   partisipasi publik khususnya
            Umum (Pemilu) menjelang masa    generasi millenial dalam
            kampanye. Hal ini diperlukan untuk   menyukseskan Pemilu
            menjamin hak publik atas informasi.   luber jurdil. “Kita
            Dirinya juga meyakini, kedua    tahu kalau hanya
            lembaga penyiaran publik tersebut   mengandalkan
            mampu menjaga pemberitaan yang   Bawaslu dan KPU,
            berkualitas dan tidak berpihak kepada   untuk capai Pemilu
            kepentingan golongan tertentu.   luber jurdil itu sulit.
               “Pada pembahasan Undang-Undang   Karenanya, kita
            Pemilu (tahun) 2016 lalu, kami terlibat di   mengakomodir adanya
            dalamnya dan kita menegaskan bahwa   pengawas Pemilu.
            TVRI adalah TV pesta demokrasi rakyat.   Dengan tersedianya,
            Kenapa? kita melihat Pemilu memang   akses publik pada
            pesta rakyat dan jika dikaitkan dengan   media sosial perlu dibuat
            lembaga penyiaran publik, ya lembaga   perumusannya dengan
            penyiaran publik yang paling harus
            punya ruang untuk ikut memfasilitasi
            hak informasi kepada rakyat,” ungkap
            Muzzammil dalam RDP Komisi I dengan
            Dewas dan Direksi LPP RRI dan TVRI di
            Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,
            Kamis (2/6).
                 Politisi Partai Keadilan Sejahtera
            (PKS) ini menambahkan, Lembaga
            Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI
            memiliki jangkauan layanan yang lebih
            luas dibandingkan dengan lembaga
            penyiaran swasta. “Sementara, TV
            swasta berorientasi profit atau mencari
            yang ada penduduk, sementara ini (LPP)
            ada enggak ada penduduk karena
            TV publik harus ada  kedaulatan, ada
            hak rakyat atas informasi publik di   Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf. Foto: Jaka/nvl


            4    Nomor 1203/III/VI/2022  •  Juni 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9