Page 7 - BULETIN 1203

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Saadiah Uluputty sampaikan, saya akan walk out apabila
MLIN kemudian tidak masuk anggaran
untuk Maluku ke dalam anggaran murni
Pertanyakan
KKP,” tegas Saadiah.
Oleh karena itu, ia berharap KKP
mendukung mewujudkan janji Presiden
Komitmen KKP
Republik Indonesia Joko Widodo
tersebut. Setidaknya, KKP berupaya
mengintegrasikan sektor hilir berupa
Wujudkan Maluku
pengembangan industri dengan
mendorong pembangunan Ambon New
Lumbung Ikan sektor hulu. Tidak hanya itu, dirinya
Port. Pembangunan pelabuhan ini dinilai
krusial sebagai bagian dari MLIN.
“Jadi MLIN ini wajib diakomodir,
Nasional wajib dijaga, wajib dimasukan (ke
dalam alokasi Anggaran Belanja
KKP tahun 2023). Dan, KKP itu wajib
mengamankan apa yang disampaikan
oleh presiden,” pungkas legislator dapil
Maluku tersebut. ts/sf
nggota Komisi IV DPR Padahal, terang Saadiah, Maluku
RI Saadiah Uluputty telah memberikan kontribusi dengan
mempertanyakan menyumbangkan 4,66 juta ton per
A komitmen Kementerian tahun di sektor perikanan
Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tangkap. Angka tersebut
mewujudkan Maluku sebagai Lumbung merepresentasikan 37
Ikan Nasional (MLIN). Pasalnya, hingga persen dari total 12,5 juta
kini, program kerja MLIN masuk dalam potensi perikanan di
Usulan Penambahan Anggaran tahun Indonesia. Tentunya,
2023, bukan dalam Alokasi Anggaran kontribusi ini tidak
Belanja KKP tahun 2023. Dirinya boleh dinafikan
khawatir, MLIN hanya menjadi sekadar oleh KKP. “Saya
janji belaka dari pemerintah.
“Ini kan janji Presiden (Joko Widodo)
tahun 2016, saat berkunjung ke Maluku.
Jika dilihat dari urgensi ini, maka
apakah benar dimasukan ke dalam Anggota Komisi IV DPR RI
Saadiah Uluputty. Foto: Arief/nvl
anggaran tambahan? Saya mengambil
kesimpulan bahwa sebenarnya Maluku
disepelekan,” ungkap Saadiah di sela-
sela mengikuti RDP dengan jajaran
Eselon I KKP di Gedung Nusantara,
Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Membahas Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2023, politisi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu
menjelaskan, jika MLIN dimasukan ke
dalam usulan penambahan anggaran,
maka menandakan MLIN hanya bersifat
usulan saja, bukan program kerja
prioritas utama KKP. Sehingga, MLIN
rentan terhadap pemotongan anggaran.

Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022 7