Page 12 - BULETIN 1203
P. 12

BULETIN            Parlementaria                                 tua yang sudah tidak diurus atau tidak



            Lisda Hendrajoni
    KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Dukung Perbaikan   Menurutnya daripada memberikan
                                                                             memiliki sanak saudara atau keluarga.

                                                                             bantuan berupa perbaikan rumah,
                                                                             akan lebih baik bantuan yang
                                                                             diberikan pada orang tua yakni
            Data Kemensos
                                                                             menyediakan panti. Sehingga orang
                                                                             tua tersebut serasa tidak hidup
                                                                             sendirian dan dapat melakukan
                                                                             banyak kegiatan di panti. 
                                                                               “Karena kalau dengan adanya

                      nggota Komisi VIII DPR
                                                                             (sesama lansia) bisa bersama-sama.
                                            dapat diminimalisir. 
                                                                             Mereka bisa berkegiatan, kemudian
                      RI Lisda Hendrajoni   (bansos) yang kerap salah sasaran   panti di suatu tempat itu mereka
                      mendukung Kementerian    “Jadi (data) yang dikeluarkan itu   banyak hal-hal baik yang bisa
            A Sosial (Kemensos)             yang kami temukan belakangan     dilakukan orang-orang tua kalau ada
            untuk terus melakukan perbaikan   ini kok ternyata mereka itu adalah   di panti. Daripada mereka tinggal di
            dalam kinerjanya, khususnya dalam   orang-orang yang sebenarnya menurut   rumah sendiri, walaupun rumahnya
            perbaikan data. Menurutnya, perbaikan   kami masih layak untuk mendapatkan   sudah bagus gitu,” ungkap politisi
            data pada Kemensos seperti data   bantuan. Sehingga (pengumpulan   Partai NasDem itu. 
            penerima Program Keluarga Harapan   data) ini harus jeli kita dan jangan   Lebih lanjut, dirinya pernah
            (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan   terburu-buru. Dalam artian lebih baik   menemukan ketika orang tua diberi
            Sosial (DTKS) merupakan hal yang   kita menguatkan pada graduasi, pada   bantuan berupa perbaikan rumah,
            penting, namun tidak bisa diburu-buru.   pemberdayaannya,” ujar Lisda saat   orang tua tersebut tetap tidak
            Sehingga kejadian                       mengikuti Rapat Rapat Kerja   memungkinkan bekerja atau ketika
            penerima                                  Komisi VIII DPR RI dengan   sudah diperbaiki, rumah tersebut
            bantuan                                   Menteri Sosial RI Tri   pun ‘akan diambil oleh keluarganya’.
            sosial                                     Rismaharani, di Gedung   Sehingga Lisda pun menyarankan
                                                       Nusantara II, Senayan,   kepada Kemensos agar program
                                                       Jakarta, Senin (6/6).   pemberdayaan difokuskan pada
                                                          Permasalahan       mereka yang masih berusia produktif. 
                                                       lainnya, lanjut Lisda, yaitu   Di akhir, Anggota Badan Legislasi
                                                       bantuan kepada orang   DPR RI itu berharap, untuk mencapai
                                                                             penghapusan kemiskinan ekstrem
                                                                             yang diharapkan oleh pemerintah,
                                                                             ia menilai butuh target yang jelas
                                                                             secara waktu. Sehingga ia berharap
                                                                             ke depan akan ada target waktu yang
                                                    Anggota Komisi VIII DPR RI
                                                    Lisda Hendrajoni. Foto: Runi/nvl  jelas sehingga pelaksanaan tidak
                                                                             terburu-buru dan betul-betul terukur. 
                                                                               “Berapa orang yang bisa kita
                                                                             keluarkan dari data kemiskinan ini.
                                                                             Sehingga, bisa betul-betul terukur
                                                                             dan orang-orang yang nantinya sudah
                                                                             keluar dari kemiskinan ini memang
                                                                             betul-betul orang-orang yang sudah
                                                                             siap. Artinya kita tidak paksakan
                                                                             harus sekarang harus keluar dari
                                                                             data-data, yang baik itu PKH maupun
                                                                             data di        DTKS,” pungkas
                                                                                             politisi daerah
                                                                                             pemilihan
                                                                                            (dapil) Sumatera
                                                                                       Barat I itu.   hal/sf


            12   Nomor 1203/III/VI/2022  •  Juni 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17