Page 14 - BULETIN 1203
P. 14
BULETIN Parlementaria
Ferdiansyah Minta Ketegasan
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Soal Standar
Nasional Pendidikan Indonesia
Upaya Menjamin Mutu Pendidikan
Nasional’ tersebut, politisi Partai
Golkar itu turut menyoroti pembubaran
Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP). Ia menyayangkan sekaligus
mempertanyakan jika BSNP
dibubarkan, maka Indonesia akan
kehilangan lembaga yang bertanggung
jawab terhadap pengembangan
kurikulum.
“Siapa yang membuat Standar
Nasional Pendidikan? Itu yang menjadi
tanda tanya besar. Kurikulum yang
akan digelontorkan oleh Kemendikbud
ini bakal mengacu kemana?
Karena badannya tidak ada, berarti
konsekuensi logisnya SNP menjadi
tidak ada. Dalam pengembangan
konteksnya, ini mengacu kemana,”
tanya Ferdi.
Dirinya berharap melalui FGD ini,
sejumlah rekomendasi dan aspirasi
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat membuka FGD di UMTAS. Foto: Saum/nvl
akademisi dan pakar UMTAS bisa
nggota Komisi X DPR RI Sabtu (28/5). Melalui forum ini, ia juga diperoleh, untuk dibahas lebih bersama
Ferdiansyah menekankan ingin menyerap aspirasi para pendidik Komisi X DPR RI dengan mitra kerja. Ke
pentingnya masukan terhadap sikap pemerintah yang tidak depannya, ia harap, pemerintah melalui
A dan rekomendasi tegas dalam mengambil keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
dari para akademisi beserta pakar terkait isu perubahan kurikulum yang Riset, dan Teknologi (Kemendikbud
terhadap penyempurnaan sekaligus cenderung berubah-ubah. Ristek) agar lebih tegas, aplikatif,
pengawasan kebijakan, terutama “Kami turut mengundang para ahli serta mendengarkan aspirasi dari
mengenai kebijakan Standar Nasional dari berbagai latar belakang di dunia berbagai stakeholder dalam membuat
Pendidikan (SNP). Baginya, SNP pendidikan. Supaya apa? Supaya kita kebijakan terutama soal kondisi
menjadi pondasi negara melahirkan tahu apakah konsisten pelaksanaanya pendidikan Indonesia.
generasi yang berkarakter unggul, dan sejalan tidak antara peraturan “Kami tidak ingin terjadi kegamangan
tanpa melupakan nilai-nilai luhur perundang-undangan dengan atau kegaduhan. Kami mengingatkan
Bangsa Indonesia. implementasinya. Seperti undang- kepada pemerintah supaya ada
Demikian pernyataan ini undang Sistem Pendidikan Nasional ketegasan. Supaya tidak terjadi
disampaikannya pada saat Nomor 20 tahun 2003 dalam konteks kebingungan. Supaya tidak ada lagi
membuka Focus Group Standar Nasional Pendidikan,” tutur korban-korban dalam dunia pendidikan
Discussion (FGD) di Universitas Ferdi, sapaan akrabnya. terutama guru, siswa dan orang tua,”
Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS), Dalam FGD bertajuk ‘Pemenuhan tandas legislator daerah pemilihan
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Standar Nasional Pendidikan Dalam (dapil) Jawa Barat XI itu. ts/sf
14 Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022
