Page 15 - BULETIN 1203

KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Berakhir 30 Juni 2022, Sosialisasi
Program Tax Amnesty Jilid II

Dinilai Belum Masif

nggota Komisi XI
DPR RI Kamrussamad
menilai sosialisasi
A Program Pengungkapan HINGGA 2 JUNI KEMARIN, TAX AMNESTY TELAH
Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid DIIKUTI 57.072 WAJIB PAJAK DENGAN 66.777 SURAT
II belum dilakukan secara masif. KETERANGAN. PAJAK PENGHASILAN (PPH) YANG
Karena itu, menurutnya, masyarakat DITERIMA DARI TAX AMNESTY INI TELAH MENCAPAI
dan sejumlah pengusaha yang
ditemuinya masih banyak yang belum RP11,61 TRILIUN DARI TOTAL PENGUNGKAPAN
tahu bahkan belum mengerti Tax HARTA BERSIH SEBESAR RP115,40 TRILIUN
Amnesty Jilid II.
“Termasuk manfaatnya, apa
kelebihan Tax Amnesty Jilid II dari Tax Melalui program itu, wajib pajak atau belum dilaporkan dalam Surat
Amnesty Jilid I," ujar Kamrussamad bisa mendapatkan keuntungan Pemberitahuan Pengungkapan Harta
dalam keterangan persnya seperti bebas dari sanksi dan denda. (SPPH) hingga batas waktu terakhir
kepada Parlementaria, Jumat (3/6). Denda administrasi sebesar 200 PPS. Sanksi 200 persen itu sesuai
Tujuan Tax Amnesty, lanjutnya, pada persen dijatuhkan ketika Ditjen dengan Pasal 18 ayat 3 UU Tax
dasarnya sangat positif, wajib pajak Pajak menemukan harta yang tidak Amnesty (pengampunan pajak). rdn/sf
bisa mendapatkan keuntungan
seperti bebas dari sanksi dan denda.
Kebijakan ini menjadi bagian dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPH). “Menurut saya
sosialisasi ini perlu semakin gencar.
Jangan dipandang masyarakat,
dan bahkan pengusaha sudah
mengerti Tax Amnesty dan tujuan Tax
Amnesty,” ucap politisi Partai Gerindra
tersebut lebih lanjut.
Hingga 2 Juni kemarin, Tax
Amnesty telah diikuti 57.072
wajib pajak dengan 66.777 surat
keterangan. Pajak penghasilan (PPh)
yang diterima dari tax amnesty ini
telah mencapai Rp11,61 triliun dari
total pengungkapan harta bersih
sebesar Rp115,40 triliun. Diketahui
tenggat waktu PPS atau Tax
Amnesty Jilid II kini menyisakan
kurang dari 30 hari, yakni hingga 30
Juni 2022 mendatang. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. Foto: Mentari/nvl

Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022 15