Page 13 - BULETIN 1203

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 174 PMI Gagal Diberangkatkan,
Kepala BP2MI Diminta Klarifikasi

nggota Komisi IX DPR
RI Saleh Partaonan
Daulay meminta
A Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani
segera memberikan klarifikasi
terkait batalnya pemberangkatan
174 Pekerja Migran Indonesia
(PMI) asal Nusa Tenggara Barat
(NTB) pada Selasa (31/5). Pasalnya,
kegagalan pemberangkatan ini telah
menimbulkan banyak kerugian.
Setidaknya empat perusahaan
di pengerah jasa tenaga kerja di
Indonesia dan satu perusahaan
BUMN Malaysia yang memfasilitasi
penyaluran PMI mengalami kerugian.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Munchen/nvl
“Saya menerima banyak
pengaduan soal pembatalan
pemberangkatan ini. Menurut diperbolehkan berangkat,” kata didasarkan atas aspek like or dislike.
mereka, BP2MI sudah sangat Saleh dalam keterangan tertulis yang Kalau suka, disukseskan. Tidak suka
diterima Parlementaria, Kamis (2/6). digagalkan dan dibatalkan,” imbuhnya.
Politisi Partai Amanat Nasional Legislator daerah pemilihan
(PAN) ini mengatakan pihak (dapil) Sumatera Utara II tersebut
perusahaan pengerah jasa tenaga menambahkan, tantangan yang
DARI KETERANGAN kerja telah menindaklanjuti hal dihadapi di bidang pekerja migran
YANG DIPEROLEH, tersebut ke UPTD BP2MI NTB. “Dari sangat jelas. Sampai saat ini, masih
PEMBATALAN keterangan yang diperoleh, banyak pengiriman PMI ilegal dan non-
pembatalan keberangkatan tersebut
prosedural. Dirinya mengaku heran,
KEBERANGKATAN justru adalah perintah BP2MI pusat. mengapa pekerja migran resmi dan
TERSEBUT JUSTRU Yang membatalkan berarti Benny sesuai prosedur justru dibatalkan.
ADALAH PERINTAH Ramdhani. Itu yang perlu diklarifikasi. “Kenapa tidak yang tidak resmi
BP2MI PUSAT. YANG Biar semua orang mengerti apa yang dan ilegal yang diberantas? Dimana
MEMBATALKAN terjadi,” papar Saleh. keberpihakan BP2MI kepada para PMI
Menurut Saleh, BP2MI semestinya
BERARTI BENNY membantu semua proses kita yang mau mencari penghidupan
yang layak di luar negeri? Dalam
RAMDHANI. ITU YANG perlindungan dan penempatan konteks ini, Presiden Jokowi harus
PERLU DIKLARIFIKASI. PMI di luar negeri. Apabila, semua memanggil (Kepala BP2MI) Benny.
prosedur dan persyaratan sudah Tindakannya banyak mengecewakan
berlebihan. Tidak komunikatif, tidak sesuai undang-undang dan warga masyarakat. Sementara, Presiden
kooperatif, tidak mengayomi, dan mau ketentuan yang ada, maka BP2MI sendiri sedang banting tulang untuk
menang sendiri. Walaupun semua tidak punya hak untuk melarang dan memberikan pelayanan terbaik. BP2MI
persyaratan telah dipenuhi, namun membatalkan. “Jangan sampai ada harus bertanggung jawab,” tegas Saleh
tetap saja para pekerja tersebut tidak kesan pembatalan tersebut hanya menutup pernyataannya. ann/sf

Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022 13