Page 16 - BULETIN 1203

BULETIN Parlementaria

Lanjutkan Harmonisasi RUU KIA,
BALEG • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Baleg Berikan Sejumlah Catatan

fasilitas pelayanan kesehatan yang
rapat, di Gedung Nusantara 1, Senayan,
adan Legislasi (Baleg) DPR
RI kembali menggelar
Politisi PDI-Perjuangan itu
rapat harmonisasi
dikenakan sanksi, padahal di situ ada
B Rancangan Undang-Undang
yang melakukan pelayanan kesehatan
menjelaskan, beberapa hal yang masih
menjadi sorotan pada rapat harmonisasi
itu pemerintah pusat dan pemerintah
Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Jakarta, Selasa (7/6). tidak melaksanakan kewajiban
Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad ini adalah terkait dengan pemberian daerah. Apakah sanksi administrasi
Nurdin menjelaskan, pada rapat sanksi dan kewenangan memberikan juga diberikan ke pemerintah pusat dan
tersebut beberapa Anggota Baleg DPR sanksi serta beberapa definisi dan daerah? Ini mungkin kata-katanya perlu
RI masih memberikan masukan dan pilihan redaksional yang dianggap diperbaiki lah pak?” tanya Nurdin terkait
memberikan kesempatan pada tenaga masih menimbulkan multitafsir hingga dengan pemberian sanksi.
ahli (TA) maupun pengusul untuk singgungan dengan undang-undang Pembahasan juga terjadi terkait
melakukan penyempurnaan terhadap lain yang sebelumnya telah ada. dengan definisi ‘anak’, seperti yang
draf RUU KIA. “Saya masih ingat di pembahasan diungkapkan oleh Anggota Komisi IX
“Jadi (rapat) harmonisasi ini kita yang lalu mengenai Pasal 22, setiap DPR RI Kurniasih Mufidayati. Politisi
menyesuaikan dengan undang-undang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
yang lain, sedang dilengkapi oleh TA. menyinggung masalah perbedaan
Tadi juga ada masukan-masukan penjelasan antara definisi ‘anak’ pada
lagi dari teman-teman untuk ketentuan umum dengan prioritas yang
kesempurnaannya. Setelah diatur dalam draf RUU KIA.
itu nanti akan kita rapatkan, “Definisi anak itu kan kalau di
(anggota) setuju enggak? ketentuan umum sampai umur 18
Kita usulkan untuk tahun, tapi kemudian di pasal 4 bahwa
menjadi RUU usulan undang-undang ini diprioritaskan untuk
dari DPR setelah itu 1000 hari. Nah ini kan enggak konsisten
baru diserahkan ke jadinya kan? Ini mau sampai usia 18
pemerintah” jelas Nurdin tahun sesuai dengan definisi anak atau
setelah memimpin mau 1000 hari saja? Ini mau difokuskan
kemana nih?” tanya Mufida.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Menanggapi pembahasan tersebut,
Muhammad Nurdin. Foto: Devi/nvl Anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam
selaku pengusul menjelaskan bahwa
definisi tersebut dapat diserahkan
kepada pembuat undang-undang,
terlebih pada beberapa UU
yang eksisting terdapat perbedaan
menjabarkan hal serupa.
“Anak itu kan definisi di dalam
berbagai undang-undang, dua
undang-undang lah setidak-tidaknya
kan berbeda. Karena itu berbeda-
beda, definisi dalam undang-undang
kesejahteraan ibu dan anak itu menurut
saya diserahkan kepada pembuat
undang-undang,” ujar politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. uc/sf

16 Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022