Page 18 - BULETIN 1203

BULETIN Parlementaria

BKSAP DPR ekonomi digital nasional 2021 tersebut
BKSAP • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komitmen Dukung infrastruktur pita lebar, penetapan
mengatur upaya pengembangan
ekonomi digital. Antara lain melalui
pengaturan perluasan pembangunan

batas tarif atas dan atau bawah untuk
Penuh Ekonomi
melindungi kepentingan umum dan
persaingan usaha yang sehat serta
kerja sama penggunaan teknologi baru.
Digital
Tak hanya itu, Fadli menuturkan
UU tersebut juga mengamanatkan
pemerintah pusat dan daerah
memfasilitasi kemudahan investasi
dalam infrastruktur digital untuk
menciptakan inklusi digital dan
memastikan setiap orang memiliki
akses terhadap teknologi informasi
dan komunikasi. Bahkan ada juga UU
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik yang mengatur
transaksi elektronik dan teknologi
informasi secara umum.

TANTANGAN GLOBAL
MEMAKSA INDONESIA
MENERAPKAN BERBAGAI
STRATEGI MEMPERCEPAT
PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Puntho/nvl
PASCA PANDEMI
etua Badan Kerja DPR RI dalam forum ‘The 13th Meeting COVID-19. SALAH
Sama Antar Parlemen of AIPA Caucus’ yang digelar secara SATU STRATEGINYA
(BKSAP) DPR RI Fadli fisik dan virtual meeting di Kota
K Zon menyatakan BKSAP Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/6). MENDORONG
DPR RI dan Pemerintah Indonesia “Tantangan global memaksa TRANSFORMASI DIGITAL.
berkomitmen mendukung penuh Indonesia menerapkan berbagai
perkembangan ekonomi digital di strategi mempercepat pemulihan “Selain itu, Pemerintah Indonesia
Indonesia dalam rangka mempercepat ekonomi nasional pasca pandemi telah meluncurkan program turunan
pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19. Salah satu strateginya UU Indonesia Digital Roadmap 2021-
pandemi Covid-19. Salah satu mendorong transformasi digital. 2024 yang terdiri dari empat elemen
strateginya adalah dengan mendorong Ekonomi digital diharapkan menjadi yaitu infrastruktur digital, tata kelola
transformasi digital melalui dukungan mesin pertumbuhan baru Indonesia, digital, masyarakat digital, dan ekonomi
legislasi dan kebijakan regulasi. maka diperlukan regulasi yang tepat digital. UU Keamanan Siber dan RUU
Di antaranya pengesahan Undang- terutama mendorong produktivitas Perlindungan Data Pribadi saat ini
Undang Omnibus Law Nomor 11 dan efisiensi serta meningkatkan sedang dibahas di DPR dan diharapkan
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU diversifikasi dan daya saing di semua segera disahkan. Perkembangan
Ciptaker) dan penyusunan kerangka segmen ekonomi,” ujar Fadli. ekonomi digital di Indonesia telah
pengembangan ekonomi digital Politisi Partai Gerindra ini menunjukkan tren yang positif dan
nasional 2021. Demikian disampaikan mengungkapkan UU Cipta Kerja dan sejalan dengan peningkatan investasi,”
Fadli usai memimpin delegasi BKSAP penyusunan kerangka pengembangan pungkas Fadli. pun/aha

18 Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022