Page 19 - BULETIN 1203

BAKN DPR Soroti Permasalahan
BAKN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cukai Rokok di Karawang

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Peruri, Karawang. Foto: Munchen/nvl
etua Badan Akuntabilitas kami perlu diperbaiki. Termasuk salah pemerintah Kabupaten Kudus yang
Keuangan Negara satunya yaitu kemungkinan untuk dipaksakan untuk mengalokasikan
(BAKN) DPR RI Wahyu memberikan nomor seri pada pita dana sebesar 50 persen untuk program
K Sanjaya mengungkapkan cukai,” usul Wahyu usai memimpin bansos (bantuan sosial).
mengenai adanya temuan yang Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke “Kita akan melakukan cross
berulang terkait pemesanan cukai Perum Peruri, di Kabupaten Karawang, check terkait apa yang disampaikan
dan pemusnahan cukai yang Provinsi Jawa Barat, Kamis (2/6). oleh Pemerintah Kabupaten Kudus
menyebabkan ketidaksesuaian Kunjungan ini terkait cukai rokok, kemarin, terkait masalah dana bagi
pelaporan. Tidak adanya nomor seri dimana keamanan cukai rokok menjadi hasil cukai tembakau. Dimana keluhan
pada pita cukai dinilai menjadi salah permasalahan yang belum tuntas. Kabupaten Kudus pada saat itu adalah
satu akar dari masalah yang ada Selain itu, ada lagi permasalahan bahwasanya 50 persen dana tersebut
terkait penerimaan negara. Sehingga dalam Dana Bagi Hasil Cukai Hasil dipaksakan untuk dialokasikan kepada
Wahyu mengimbau kepada Tembakau (DBHCHT), yang merupakan bansos. Dan mereka kesulitan untuk
pemerintah untuk memberikan penerimaan negara dari sektor mendistribusikannya, karena di setiap
nomor seri pada pita cukai. cukai hasil tembakau yang diberikan kementerian dan lembaga, termasuk
“Jadi hari ini, kita kunjungan ke kepada pemerintah daerah belum pemerintah kabupaten sendiri sudah
Peruri untuk melihat bagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan mengucurkan bansos. Diharapkan ke
dalam hal ini peruri mengamankan perundang-undangan. BAKN DPR RI depannya dana tersebut dapat lebih
cukai rokok, sehingga tidak mendapatkan adanya perbedaaan fleksibel, sehingga bisa digunakan
dipalsukan. Dan setelah dilihat, ketentuan dari setiap daerah. Yang untuk pembangunan rumah sakit, tutup
ada beberapa hal yang menurut disoroti Wahyu merupakan laporan dari politisi Partai Demokrat ini. mcn/sf

Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022 19