Page 6 - BULETIN 1203

BULETIN Parlementaria

Rano Al Fath: Kesejahteraan
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sipir dan Petugas Lapas

Penting Diperhatikan

nggota Komisi III DPR RI
Moh. Rano Al Fath minta
Kementerian Hukum dan
A HAM (Kemenkumham)
serta Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk
memperhatikan kesejahteraan sipir dan
petugas di lembaga pemasyarakatan
(lapas). Rano menilai, banyaknya
masalah yang terjadi di lapas disinyalir
salah satu faktornya adalah karena
para pegawai lapas yang belum
mendapatkan kesejahteraan.
“Ini penting sekali karena kita
tahu bahwa banyak sekali masalah
yang ada di lapas, bahkan peredaran Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Al Fath. Foto: Jaka/nvl
narkoba misalnya, atau over kapasitas.
Ini mungkin juga bisa disebabkan dari capaian Pendapatan Negara Bukan
para pegawai-pegawai yang belum Pajak (PNBP) dan target Direktorat
mendapatkan kesejahteraan,” ujar Jenderal Administrasi Hukum Umum
Rano saat mengikuti Rapat Kerja Komisi DI PENGADILAN ITU (Ditjen AHU).
III DPR RI dengan Menteri Hukum dan TERUNGKAP BAHWA “Di Ditjen HaKI, didirikan pagu
HAM RI di di Ruang Rapat Komisi III ADA BIAYA RP5.000 anggaran Rp615 miliar. Nah kami
DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, PER MINGGU UNTUK menyoroti bahwa ada 60 juta UMKM
Jakarta, Senin (6/6). aktif di Indonesia tapi baru 11 persen
Rano juga menyinggung kasus BISA TIDUR DI AULA yang mendaftarkan (hak kekayaan
yang baru-baru ini terjadi di Pengadilan LAPAS, DAN ADA BIAYA intelektual). Ini mungkin karena
Negeri (PN) Kota Tangerang mengenai SEWA KAMAR SEBESAR kurangnya sosialisasi, bisa juga nanti
dugaan praktik jual beli kamar tahanan RP1 JUTA SAMPAI RP2 saat sosialisasi melibatkan kami
di Lapas Kelas I Kota Tangerang. “Di JUTA. BIAYA-BIAYA INI (Anggota DPR RI), karena di setiap dapil
Pengadilan itu terungkap bahwa ada MUNGKIN NANTI BISA itu UMKM ini banyak sekali. Penting
biaya Rp5.000 per minggu untuk bisa sekali agar pendapatan PNBP-nya
tidur di Aula Lapas, dan ada biaya sewa MENJADI GAMBARAN dari HaKI ini tercapai target targetnya
kamar sebesar Rp1 juta sampai Rp2 DARI PAK MENTERI DAN terhadap Ditjen AHU. Ini (Ditjen AHU)
juta. Biaya-biaya ini mungkin nanti bisa PAK DIRJEN LAPAS kan anggaran 2023 pagunya Rp784
menjadi gambaran dari Pak Menteri miliar, PNBP di layanan Fidusia dan
(Hukum dan HAM) dan Pak Dirjen tersebut juga menyoroti mengenai badan hukum Ditjen AHU mengalami
Lapas bahwa memang kedepan harus minimnya Usaha Mikro, Kecil, dan penurunan cukup tajam. Ini memang
sudah mulai ditertibkan tetapi dengan Menengah (UMKM) yang mendaftarkan kita Pahamilah karena masalah Covid-19
ditambahnya anggaran,” jelas Rano. usahanya untuk memiliki Hak Kekayaan dan lain-lain, mudah-mudahan bisa
Lebih lanjut, dalam rapat ini, politisi Intelektual (HaKI). Menurutnya, hal ditingkatkan lagi,” tambah legislator
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bisa berpengaruh pada minimnya dapil Banten III ini. we/sf

6 Nomor 1203/III/VI/2022 • Juni 2022