Page 56 - MAJALAH 197

SOR O TAN

DTKS Harus Segera Dimutakhirkan

Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
(DTKS) memiliki banyak
kelemahan. Kendala
penyaluran bantuan
sosial dan tumpang tindih
dipastikan akan banyak
terjadi dalam sistem
penyalurannya, sebab
DTKS yang ditetapkan
oleh Kementerian Sosial
(Kemensos) masih kurang
akurat bila dijadikan
sebagai dasar penyalur
bansos.

aat rapar kerja dengan program bantuan sosial lainnya. “New DTKS ini karena tadi saya
Menteri Sosial Tri Menanggapi hal tersebut Menteri sampaikan bahwa kita melakukan
Rismaharini, Ketua Komisi Sosial Tri Rismaharini menyatakan, pengontrolan data sehingga hampir
VIII DPR RI Yandri Susanto permasalahan tersebut tak lepas dari kurang lebih 21.000.156 data yang kita
S menjelaskan, permasalahan data ganda yang telah ditemukan oleh tidurkan” sebutnya,
data, adalah masalah klasik yang tak Kemensos. Ia mengatakan Kemensos Penertiban data ganda tersebut telah
kunjung usai. telah bertindak cepat dengan dikoordinasikan dengan KPK hingga
Politisi Fraksi PAN ini mencontohkan, menidurkan sebanyak 21.000.156 data Kepolisian. Untuk penambahan data
ada masyarakat yang tadinya kurang ganda, dalam arti memiliki nama ganda baru, pihaknya akan meminta data dari
mampu sekarang jadi mampu, atau mendapatkan bantuan ganda. Pemerintah daerah.
namun tidak di-update. Sebaliknya, “Penyaluran bantuan ini, selalu “Kami kemarin sudah komunikasi
yang mampu jadi kurang mampu dalam pemeriksaan anggaran. Padahal dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung
juga tidak diperbarui. “Jika seperti ada data yang harus diperbaiki itu dan kepolisian, kami menidurkan data
ini tentu jadinya tidak tepat sasaran sejak 2015. Jadi saya mohon ijin data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi
karena banyak yang mampu itu terima ganda ini memang menjadi salah satu beberapa kekurangan data yang saat
bansos,” sebutnya. masalahnya dan harus diantisipasi juga ini secara terus menerus itu kita minta
Kesemberawutan data ini tidak bisa agar menghindarkan sesuatu yang tidak dari daerah. Jadi kita minta usulan dari
dibiarkan begitu saja. Pasalnya, akan diinginkan,” jelas Risma. daerah untuk usulan baru,” ujarnya.
banyak yang mempertanyakan data yang Ia mengatakan, bahwa Kemensos Sementara itu, Anggota Komisi VIII
dipakai dalam pemberian bantuan sosial melakukan pemebenahan DTKS. DPR RI Nur Azizah Tamhid mendesak
(bansos) saat ini. Seperti pemberian Risma menyebut, pihaknya telah Kemensos untuk membenahi DTKS
bantuan PKH, pendataan bagi KIS atau menonaktifkan 21 juta lebih data yang selama ini dinilai tumpang tindih.
BPJS Kesehatan dari data PBI serta bantuan sosial (bansos). Pemutakhiran data tersebut diharapkan

56 56 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021