Page 57 - MAJALAH 197

SOR O TAN

dapat mendorong efisiensi penyaluran
bansos dan bantuan lainnya dari MASALAH JUGA DIPICU OLEH BELUM
pemerintah ke masyarakat.
Permasalahan data ini masih terjadi TERWUJUDNYA SISTEM INTEGRASI
disebabkan beragam faktor. Seperti, PENDATAAN. PERANGKAT PENDATAAN
belum memadainya anggaran untuk
melakukan verifikasi dan validasi data DAN LOGISTIK TIM YANG MENDATA
itu,” terangnya. JUGA KURANG MEMADAI
Hal lainnya yang diungkapkan Nur
Azizah adalah terkait anggaran verifikasi
dan validasi data sering kali tidak Anggota Komisi VIII DPR RI
Nur Azizah Tamhid. Foto: Jaka/nvl
menghitung medan jarak penerima
manfaat. Hal itu jadi penghambat
pelaksanaan tugas petugas pendata
validasi DTKS. Termasuk pula, honor
sumber daya manusia pendata dan pengelolaan jumlah dan kualitas sebanyak 10.992.479 ART, nomor KK
verifikator dinilai belum memadai. pendata serta verifikator harus optimal. tidak valid sebanyak 16.373.682 ART,
“Masalah juga dipicu oleh belum Pemerintah dapat mengintegrasikan nama kosong 5.702 ART serta NIK
terwujudnya sistem integrasi pendataan. data yang dikelola Kemensos dan ganda sebanyak 86.465 ART. Temuan
Perangkat pendataan dan logistik tim Kementerian Dalam Negeri untuk ini pun mendapat sorotan Anggota
yang mendata juga kurang memadai,” memaksimalkan implementasi data Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq.
ujar politisi fraksi PKS ini. Ia menyebutkan bantuan sosial di masa mendatang. “Penemuan 21 juta data ganda
tak jarang transfer data di daerah yang “Juga meningkatkan struktur organisasi yang disampaikan Menteri Sosial ini
berada diluar jangkauan telekomunikasi dan petunjuk teknis pengambilan data,” memang sesuai fakta, tetapi Mensos itu
berlangsung tidak optimal. terangnya. sebaiknya tidak grasak-grusuk lapor ke
Dan yang tak kalah krusial yang Lebih lanjut Kementerian Sosial sana-ke mari seperti ke KPK dan lainnya.
dikritisi oleh Nur Azizah yaitu struktur telah menemukan 21 juta data ganda Sebaiknya cari tahu dulu mengapa hal
organisasi, petunjuk teknis dan penerima bantuan sosial (bansos). ini bisa terjadi dari internal Kementerian
perangkat kerja pendataan yang masih Laporan tersebut berdasarkan temuan Sosialnya. Apakah reformasi birokrasi
belum jelas. Terdapat pemahaman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemensos itu sudah benar?” kata
yang berbeda di berbagai dinas sosial BPKP dan KPK terkait bansos tahun Maman.
di daerah terkait teknis verifikasi dan 2020. BPKB melaporkan terdapat Politisi Fraksi Partai Kebangkitan
validasi DTKS. 3.877.965 data NIK tidak valid. Bangsa (F-PKB) ini menyampaikan,
Oleh karena itu, politisi dapil Jawa Selanjutnya terdapat 41. 985 duplikasi validasi data yang dilakukan Kemensos
Barat VI itu menyarankan agar alokasi data keluarga peneriman manfaat (KPM) memang penting terutama terkait
anggaran verifikasi dan validasi DTKS dengan nama dan nik yang sama. BPK penemuan 21 juta data ganda penerima
harus memadai dan realistis. Serta juga tambahan data NIK tidak valid bansos yang mengakibatkan bansos
tidak tepat sasaran. Tetapi reformasi
birokasi Kemensos juga tidak boleh
KESEMBERAWUTAN DATA INI TIDAK dilupakan karena kevalidan suatu
BISA DIBIARKAN BEGITU SAJA. data juga berhubungan terhadap
pengujinya.
PASALNYA, AKAN BANYAK YANG “Yang saya lihat bu Mensos ini seperti
MEMPERTANYAKAN DATA YANG menaruh ember di bawah genteng yang
bocor akibat hujan. Bukannya mencari
DIPAKAI DALAM PEMBERIAN cara agar bagaimana air hujan itu tidak
BANTUAN SOSIAL masuk seperti gentengnya di ganti
atau lainnya. Kemensos seharusnya
(BANSOS) SAAT INI melakukan reformasi birokrasi
karena kevalidan suatu data juga
Ketua Komisi VIII DPR RI sangat berpengaruh kepada internal
Yandri Susanto. Foto: Jaka/nvl Kemensos,” tandas legislator dapil Jawa
Barat IX itu. l tn/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 57
TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 57