Page 4 - BULETIN 1165
P. 4
BULETIN Parlementaria
Sufmi Dasco: Tak Mungkin
RI Pemilu 2024 Diundur ke 2027
PIMPINAN - DPR su Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
mundur menjadi tahun 2027 masih
ramai menjadi perbincangan
I di media sosial. Merespon hal
tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Dasco Ahmad meminta masyarakat
tidak termakan isu yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Dasco
memastikan pemerintah dan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sudah
membantah isu tersebut dan menyebut
pemunduran jadwal Pemilu tidak
mungkin terjadi.
“Pemerintah maupun KPU sudah
sama-sama membantah bahwa apa
yang kemudian berkembang di media
massa itu Pemilu yang kemudian
diundur 2027, itu kan tidak mungkin
karena aturannya tidak mengatur soal Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Jaka/Man
itu,” kata Dasco kepada awak media di
selasar Gedung Nusantara III, Senayan,
Jakarta, Kamis (19/8). Sandi menjelaskan, terkait isu Pemilu diambil dari kutipan sebuah berita
Politisi Partai Gerindra itu 2024 akan diundur menjadi 2027 itu pada Juni 2020 saat ada wacana revisi
menyatakan, KPU dan pemerintah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun
tengah fokus persiapan Pemilu sesuai 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10
tahapan yang telah disepakati yakni Tahun 2016 tentang Pemilihan.
2024. “Kita fokus saja pada persiapan- “Anggota Komisi Pemilihan
persiapan tahapan-tahapan yang KITA FOKUS SAJA PADA Umum (KPU) RI Ilham Saputra selaku
mungkin akan segera disampaikan KPU. PERSIAPAN-PERSIAPAN narasumber yang diambil kutipan
Kepada masyarakat jangan termakan untuk berita telah menyampaikan
isu-isu yang membuat imunitas turun. TAHAPAN-TAHAPAN klarifikasi kepada media massa bahwa
Ini kan kalau yang membuat dinamika- YANG MUNGKIN AKAN Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017
dinamika tidak perlu itu bisa membuat SEGERA DISAMPAIKAN diselenggarakan pada tahun 2024,”
imunitas turun,” imbuh Dasco. KPU. KEPADA kata Raka Sandi dalam keterangannya
Diketahui, Tim Kerja Bersama yang MASYARAKAT JANGAN kepada awak media, Selasa (17/8).
terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, TERMAKAN ISU-ISU YANG KPU menyatakan, penyelengarakan
Bawaslu, dan DKPP menyepakati Pemilu Pemilu dan Pemilihan taat dan patuh
tetap diselenggarakan pada 2024 MEMBUAT IMUNITAS pada peraturan perundang-undangan
sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 TURUN. INI KAN KALAU yang berlaku, dalam hal ini Pasal 167
dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Adapun YANG MEMBUAT ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan
Pemilu digelar pada 21 Februari 2024 DINAMIKA-DINAMIKA Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun
dan Pemilihan Kepala Daerah digelar TIDAK PERLU ITU BISA 2016. “Yang pada prinsipnya mengatur
pada 27 November 2024. MEMBUAT IMUNITAS bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak
Pada lain kesempatan, nasional akan diselenggarakan pada
Komisioner KPU RI I Dewa Raka TURUN tahun 2024,” ungkap Raka Sandi. sf
4 Nomor 1165/V/VIII/2021 • Agustus 2021
