Page 5 - BULETIN 1165

Gus Muhaimin daring atau tatap muka dengan
RI Siap Perjuangkan prokes ketat. Kedua APBN didorong
untuk memfasilitasi carut marut atau
PIMPINAN - DPR Hak Masyarakat bahwa kekuatan adat masyarakat
kekurangan fasilitas atau sarpras bagi
pendidikan di era pandemi ini.
Di sisi lain, Gus Muhaimin juga setuju

dengan kultur khasnya harus diberikan
ruang. ”APBN juga harus beri ruang
Disabilitas
kesempatan tumbuh berkembangnya
masyarakat adat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan. Perlu ada sinergi
potensi adat dan pemerintahan,” pungkas
Pimpinan DPR RI Korkesra itu.
Sebelumnya, kepada Gus Muhaimin,
Kelompok disabilitas Maluku Utara
mengeluhkan sulitnya mendapatkan
pekerjaaan. Meski sudah lulus
Pendidikan keterampilan khusus,
banyak perusahaan tidak mau menerima
kelompok disabilitas sebagai karyawan.
“Kami sudah lulus sekolah atau
sekolah keterampilan, tidak ada
yang mau terima kami untuk bekerja.
Alasannya kami adalah penyandang
disabilitas,” ujar Zulfiah perwakilan
kelompok disabilitas Maluku Utara
kepada Gus Muhaimin.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Jaka/Man Persoalan lain yang dihadapi para
penyandang disabilitas di Maluku Utara
akil Ketua DPR RI Abdul ”Kita dorong mulai Presiden hingga adalah soal kesehatan, selain itu belum
Muhaimin Iskandar kepala daerah, undang-undang ini adanya fasilitas pendidikan khusus
menyatakan akan banyak dilupakan oleh semua orang. untuk para penyandang disabilitas atau
W memperjuangkan hak- Saatnya kita angkat lagi supaya bisa sekolah inklusi, serta tidak dilibatkannya
hak masyarakat disabilitas sebagaimana dilaksanakan dengan baik,” papar Gus mereka dalam pengambilan kebijakan.
diatur dalam Undang-Undang Nomor Muhaimin, dalam rilis yang diterima “Kami belum dilibatkan dalam mengambil
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Parlementaria, Senin (23/8). kebijakan, padahal kami mampu,” keluh
Disabilitas. Bila selama ini realisasi di Selain kepada penyandang disabilitas, Zulfiah lebih lanjut.
lapangan belum berjalan dengan baik, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sementara perwakilan dari
Gus Muhaimin akan mendorong dan ini juga menyatakan kesiapannya untuk Dewan Adat setempat Sholahuddin,
mengingatkan para pemegang kebijakan mengupayakan kesejahteraan bagi mengungkapkan bahwa di Maluku Utara
untuk bisa menjalankan UU Penyandang para imam masjid, termasuk persoalan ada empat kesultanan, yakni Kesultanan
Disabilitas dengan baik. pendidikan yang selama masa pandemi Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Ia
Demikian disampaikan Gus Muhaimin ini belum berjalan baik. berharap, ke depan, kesultanan dan
saat menggelar kegiatan Roadshow “Soal pendidikan memang sejak tokoh adat dilibatkan dalam beberapa
Politik Kesejahteraan bertajuk ‘Gus pandemi ini kacau balau. Saya beberapa kebijakan.
Muhaimin Mendengar’ bersama kali memanggil Mendikbud untuk “Banyak persoalan sosial dapat
masyarakat Maluku Utara yang dilakukan memberikan perhatian khusus karena dilaksanakan dalam pendekatan
secara virtual. Dalam kegiatan ini Gus tidak efektifnya pendidikan daring,” adat. Kami harap pemerintah pusat
Muhaimin, mendengarkan dan menyerap ungkap Gus Muhaimin. memberikan perhatian sehingga jangan
aspirasi dari berbagai kalangan Dia menambahkan, sampai detik ini terkesan Pemda berjalan sendiri, tak
masyarakat, di antaranya perwakilan ada dua keputusan terkait pendidikan berbarengan dengan kesultanan atau
mubaligh, Dewan Adat Maluku Utara, selama pandemi. Pertama, pemda tokoh adat. Banyak persoalan yang butuh
serta kelompok disabilitas. dipersilakan mengambil pilihan bantuan tokoh adat,” katanya. eko/sf

Nomor 1165/V/VIII/2021 • Agustus 2021 5