Page 9 - BULETIN 1165

Komisi IV Minta tambahan 2020 yang sebagian besar
OMISI IV - DPR RI KKP Optimalisasi masyarakat sudah lolos verifikasi dan
mengalami gagal bayar kepada
kelompok masyarakat. Padahal

sudah terbit surat keputusan namun
Serapan Anggaran
bantuan tersebut tidak kunjung hadir.
“Kegagalan ini dipandang
mengecewakan sekali, karena

masyarakat di basis dapil anggota DPR
khususnya Komisi IV DPR RI,” tegas
K Tahun 2021 menurunkan tingkat kepercayaan
politisi PDI-Perjuangan itu.
Sudin menilai, bantuan yang tidak
kunjung hadir ini dapat mencederai
omisi IV DPR RI meminta Opini tersebut mengalami penurunan masyarakat. Padahal KKP telah
Kementerian Kelautan dan dibandingkan pada tahun 2019 yang berkomitmen untuk membantu
Perikanan (KKP) untuk mencapai predikat WTP. mengurangi kesulitan beban psikis yang
K berkomitmen melakukan Di kesempatan yang sama, Ketua sudah menderita karena Covid-19.
optimalisasi penyerapan anggaran Komisi IV DPR RI Sudin meminta agar “Jangan sampai seperti periode-
tahun 2021 sebesar 91,27 persen. pengalaman pahit tersebut dapat periode yang lalu, disclaimer tiga
berdasarkan data dari Online dijadikan bahan evaluasi kinerja KKP kali. Saya tidak tahu sebabnya apa.
Monitoring System Perbendaharaan di tahun mendatang. Serta, tidak Apakah pejabat eselon I, II,dan III tidak
dan Anggaran Negara (OM SPAN), berulang kembali dengan alasan adanya profesional atau pemimpinnya yang
optimalisasi serapan anggaran KKP refocusing anggaran. kurang profesional,” tandas
per 19 Agustus 2021 lebih tinggi dari Sudin mencontohkan, salah Sudin. rdn/es
realisasi serapan anggaran 2020 yang satu program yang tidak
hanya mencapai 56,36 persen terealisasikan dengan
“Komisi IV DPR RI menerima baik adalah kegiatan
penjelasan realisasi penyerapan anggaran
anggaran Kementerian Kelautan dan belanja
Perikanan tahun 2021 sebesar Rp
2.675.528.373.590 (dua triliun enam
ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus
sembilan puluh rupiah),” ujar Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini, saat
memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI
bersama Menteri KP yang berlangsung
secara hybrid, di Gedung Nusantara,
Senayan, Jakarta, Senin (23/8).
Tak hanya itu, sambung Anggia,
Komisi IV DPR RI meminta KKP
untuk melakukan optimalisasi
penyerapan anggaran. Sehingga,
KKP dapat meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK RI.
Di mana, dalam
laporan keuangan
BPK RI terkait kinerja
serapan anggaran 2020,
KKP mendapatkan
opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Foto: Arief/Man

Nomor 1165/V/VIII/2021 • Agustus 2021 9