Page 11 - BULETIN 1165

Komisi VI Setujui meluas dan menghasilkan komoditas
OMISI VI - DPR RI RUU PMSE Dibahas perdagangan indonesia semakin
yang semakin variatif. “Keanggotaan
ASEAN merupakan mitra strategis dari
Indonesia. Dengan demikian kinerja

membaik dan tingkat kesejahteraan
di Paripurna
masyarakat akan meningkat,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI
DPR RI Evita Nursanty menyatakan

usaha mikro dan sistem perpajakan
dalam rencana pengesahan RUU PMSE
K concern-nya terhadap para pelaku
ini. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu
mengatakan, sebagian besar dari pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) belum memiliki pengetahuan
dan keahlian yang baik untuk
memanfaatkan e-commerce sebagai
sarana perdagangan.
“Maka dari itu, apabila persetujuan
(RUU) ini disahkan nantinya pemerintah
wajib untuk lebih menggencarkan
lagi program-program sosialisasi
dan edukasi yang ditujukan untuk
mengembangkan kompetensi dari para
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza saat memimpin Raker dengan Mendag, Menlu, dan Menkumham. Foto: Kresno/Man pelaku umkm kita dalam menggunakan
e-commerce. Sehingga mereka nantinya
dapat juga bersaing dengan para pelaku
SEAN Agreement on Dalam Rapat Kerja yang usaha dari negara-negara anggota
Electronic Commerce diselenggarakan di Gedung DPR ASEAN lainnya secara lebih maksimal,”
(Persetujuan Asean tentang RI, Jakarta, Rabu (25/8) tersebut, jelas Evita lebih lanjut.
A Perdagangan Melalui Faisol mengatakan Undang-Undang Kemudian mengenai sistem
Sistem Elektronik) atau yang disebut e-commerce (PMSE) ini, diharap dapat perpajakan yang tidak diatur di
RUU tentang PMSE akhirnya disetujui membentuk sistem hukum yang dalam RUU yang mengatur tentang
untuk dibahas dalam pembahasan kuat yang dapat menjaga ekosistem e-commerce ini, pemerintah menurut
tingkat II atau Rapat Paripurna dan transaksi e-commerce yang terjadi antar Evita wajib untuk membuat regulasi
disahkan menjadi Undang-Undang. Hal lintas negara. Dengan adanya UU ini, turunan yang berkaitan dengan
tersebut ditandai ketukan palu rapat dikatakannya harus dapat menciptakan perpajakan tersebut. Sebab ia
oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza keadilan, ketertiban, dan keamanan menyampaikan pentingnya penegasan
di depan Komisi VI DPR RI serta mitra dalam setiap model perdagangan. pemberlakuan perpajakan dalam
kerja terkait. “Penetapan UU ini merupakan kegiatan perdagangan melalui sistem
"Seperti yang sudah kita dengarkan salah satu upaya penguatan sistem elektronik dalam pelaksanaan undang-
bersama bahwa pemerintah juga hukum yang sangat mendesak saat ini. undang ini.
telah menyetujui Rancangan Undang- Munculnya uu ini menjawab keputusan “Hal ini harus menjadi perhatian
Undang ini, saya sekali lagi meminta dan perkembangan masyarakat. pemerintah atau otoritas pajak adalah
Bapak-Ibu Anggota DPR RI dan Pasalnya, transaksi melalui sistem transaksi digital oleh subjek pajak luar
pemerintah, apakah RUU Persetujuan elektronik telah menjadi kegiatan negeri dalam hal ini perusahaan digital
ASEAN tentang Perdagangan Melalui umum di seluruh dunia, bahkan jual beli luar negeri yang menjalankan aktivitas
Sistem Elektronik dapat kita setujui menggunakan sistem elektronik bisa digital di Indonesia dan memperoleh
dan dibawa ke pembicaraan tingkat II dilakukan secara lintas negara,” terang penghasilan Indonesia tetapi tidak
dalam Rapat Paripurna untuk disahkan politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memiliki kantor cabang atau kantor
menjadi Undang-Undang?” tanya Faisol (F-PKB) tersebut. perwakilan di Indonesia,” tukas Wakil
dibarengi seruan persetujuan dari para Faisol berharap UU ini bisa membuat Ketua Badan Urusan Rumah Tangga
peserta rapat dan ketukan palu. iklim perdagangan Indonesia semakin (BURT) DPR RI itu. er/sf

Nomor 1165/V/VIII/2021 • Agustus 2021 11