Page 15 - BULETIN 1165
P. 15
Refocusing Tidak pendidikan dalam APBN sebagaimana
amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31
OMISI X - DPR RI Boleh Abaikan empat kali melakukan refocusing
ayat (4),” ungkap Huda, membacakan
salah satu butir kesimpulan.
Kemendikbud Ristek sendiri sudah
Mandat Anggaran
anggarannya pada APBN 2021.
Dan Komisi X mendesak pula agar
Kemendikbud Ristek merinci kembali
APBN tahun anggaran 2021.
Sementara itu soal pembelajaran
K Pendidikan jumlah realokasi dan refocusing pada
tatap muka (PTM) terbatas, Komisi
X mendesak Kemendikbud Ristek
membuat skema monitoring dan
efocusing APBN 2021 setiap kali membahas APBN, tanpa
Kementerian Pendidikan, bisa dipotong untuk alasan apapun.
Kebudayaan, Riset, dan Pemotongan berarti melanggar
R Teknologi (Kemendikbud konstitusi negara. Inilah catatan penting
Ristek) yang sedang dilakukan tidak Komisi X ketika membahas anggaran MENGINGATKAN
boleh mengabaikan mandat konstitusi pendidikan. KEMENDIKBUD RISTEK
untuk mengalokasikan anggaran “Mengingatkan Kemendikbud RI AGAR DAMPAK
pendidikan sebesar 20 persen. Ristek RI agar dampak refocusing
Penegasan ini disampaikan tidak mengurangi kewajiban negara REFOCUSING TIDAK
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful mengalokasikan 20 persen anggaran MENGURANGI
Huda saat membacakan KEWAJIBAN NEGARA
kesimpulan rapat kerja dengan MENGALOKASIKAN 20
Mendikbud Ristek Nadiem PERSEN ANGGARAN
Makarim beserta jajaran, di PENDIDIKAN DALAM
Gedung DPR RI, Senin (23/8).
Anggaran pendidikan APBN SEBAGAIMANA
20 persen sudah menjadi AMANAT UUD NRI TAHUN
kewajiban pemerintah 1945 PASAL 31
Ketua Komisi X DPR RI evaluasi terhadap pelaksanaan
Syaiful Huda. Foto: Azka/Man Surat Kesepakatan Bersama (SKB)
empat menteri tentang panduan
penyelenggaraan pembelajaran pada
tahun ajaran 2020/2021 dan tahun
akademik 2020/2021 di masa
pandemi Covid-19.
Selain itu, Komisi X
juga menyerukan agar
Kemendikbud Ristek
melakukan percepatan
vaksinasi di setiap sekolah.
“Kemendikbud Ristek
harus melakukan diplomasi
vaksin untuk mendorong
percepatan vaksinasi
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan, sehingga
sekolah menjadi zona
aman,” imbuh Huda. mh
Nomor 1165/V/VIII/2021 • Agustus 2021 15
