Page 10 - BULETIN 1165
P. 10

BULETIN            Parlementaria


             Komisi V Ingatkan Pentingnya
      OMISI V - DPR RI  Sinkronisasi RUU BUMDes












                                            dikonsultasikan di masing-masing Fraksi
                    Lasarus mengingatkan
                    pentingnya sinkronisasi
                                            yang ada di Komisi V DPR RI. 
      K             etua Komisi V DPR RI    diusulkan oleh DPD RI itu untuk segera
            K Rancangan Undang-               “Saya minta nantinya diberi ruang   SAYA MINTA
            Undang Badan Usaha Milik Desa   waktu untuk pendalaman terlebih   NANTINYA DIBERI
            (RUU BUMDes), agar ketika sudah   dulu di masing-masing Fraksi. Karena,
            diputuskan, tidak tumpang tindih   DPR dan pemerintah sama-sama   RUANG WAKTU
            dengan norma-norma yang ada di   membuat Daftar Inventarisasi Masalah   UNTUK PENDALAMAN
            Undang-Undang lainnya. Lasarus   (DIM) dan memerlukan masukan dari   TERLEBIH DULU DI
            menyatakan sinkronisasi tersebut   Badan Keahlian DPR RI,” ujar Lasarus.   MASING-MASING
            merupakan elemen yang sangat    Sementara itu, sambungnya, Dewan   FRAKSI. KARENA, DPR
            penting serta memerlukan waktu   Perwakilan Daerah (DPD) RI tetap   DAN PEMERINTAH
            dalam suatu pembahasan RUU untuk   memberikan masukan yang merupakan
            menghasilkan UU secara matang.   bagian tidak terpisahkan termasuk   SAMA-SAMA
               Hadir secara virtual dalam Rapat   masukan dari masyarakat dan pakar.   MEMBUAT DAFTAR
            Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI                            INVENTARISASI
            dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI                              MASALAH (DIM)
            Inosentius Samsul, Kamis (19/8), Lasarus                         DAN MEMERLUKAN
            menekankan draf RUU BUMDes yang
                                                                             MASUKAN DARI BADAN
                                                                             KEAHLIAN DPR RI

                    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
                    Foto: Arief/Man
                                                                               Sedangkan keputusan diambil oleh
                                                                            antara DPR RI dengan pemerintah.
                                                                             Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu
                                                                              meminta hal-hal yang berkaitan
                                                                              dengan mekanisme pembahasan
                                                                              RUU BUMDes sudah dapat
                                                                                   diselesaikan di ranah Badan
                                                                                     Keahlian DPR RI. 
                                                                                        “Tujuannya, supaya
                                                                                      nanti dalam pembahasan
                                                                                      ini tidak lagi berputar
                                                                                      membahas mekanisme.
                                                                                      Sehingga pembahasan
                                                                                      dapat hanya fokus
                                                                                       membahas norma-norma
                                                                                        jadi. Mekanisme ini
                                                                                        saya harap sudah bisa
                                                                                         selesai dari Badan
                                                                                         Keahlian DPR RI,”
                                                                                          tegas legislator dapil
                                                                                          Kalimantan Barat II
                                                                                          tersebut.   pun/es


            10   Nomor 1165/V/VIII/2021  •  Agustus 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15