Page 14 - BULETIN 1165

BULETIN Parlementaria

Perlu Ada Relaksasi
OMISI IX - DPR RI K dan Menengah
Perpajakan bagi

Perusahaan Mikro

nggota Komisi IX DPR
RI Ade Rezki Pratama
memandang perlu adanya
A relaksasi kepada penyedia
lapangan kerja dalam hal perpajakan
di masa pandemi Covid-19. Relaksasi
tersebut perlu diberikan kepada
penyedia lapangan kerja tidak hanya
perusahaan-perusahaan besar saja,
melainkan juga perusahaan menengah
dan mikro.
“Kami tahu bagaimana negara ini
juga memerlukan adanya income dari
pajak maupun income penerimaan
Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama. Foto: Mentari/Man
negara bukan pajak, tapi mungkin perlu
lah penyedia lapangan kerja dibuat
seolah-olah sedikit santai agar tidak kerja (PHK) untuk dapat membuat
pusing juga,” ujar Ade dalam Rapat pendampingan yang mengarah ke
Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri sebuah wirausaha baru.
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di “Pendampingan mungkin bisa KAMI TAHU BAGAIMANA
Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, bagaimana mengarahkan daripada NEGARA INI JUGA
Selasa (24/8). tenaga kerja yang terdampak PHK
Menurutnya relaksasi perpajakan untuk bisa menjadi sebuah wirausaha MEMERLUKAN ADANYA
tersebut tidak hanya akan berimbas baru itu yang menjadi tonggak dari INCOME DARI PAJAK
pada perusahaan penyedia lapangan perekonomian agar bisa berdikari dalam MAUPUN INCOME
kerja saja melainkan juga akan pandemi pada hari ini,” ungkap politisi PENERIMAAN NEGARA
berdampak signifikan terhadap tenaga Fraksi Partai Gerindra ini. BUKAN PAJAK
kerja di dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu, Ade juga menyoroti
“Ini imbasnya bukan hanya existing perlunya indikator yang dapat menilai “Karena bisa saja ada klaim sepihak
daripada perusahaan ini saja tetapi sebuah perusahaan atau penyedia dari penyediaan lapangan pekerjaan
pada akhirnya juga akan berdampak lapangan kerja patut atau tidak dalam atau perusahaan manufaktur atau
secara signifikan terhadap tenaga kerja melakukan PHK kepada karyawannya industri yang menyatakan tiba-tiba
di dalam itu sendiri,” tambahnya. di masa pandemi. Hal ini diperlukan menyatakan pada hari ini kami pailit itu
Di tengah tantangan pandemi, agar pemutusan hubungan kerja dapat banyak. Kadang-kadang dibikin sebuah
Ade juga menilai Kementerian dilakukan dengan lebih bijak dan ideal. menggiring opini, mereka menggiring
Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu Misalnya jika perusahaan benar-benar media massa, membuat sebuah
membuat sebuah terobosan baru pailit, perlu ada pengaturan yang penggiringan opini ini (perusahaan)
dengan merangkul para tenaga kerja mengatur mengenai pantas tidaknya memang sudah pailit begitu,” sorot
yang terdampak pemutusan hubungan sebuah perusahaan dinyatakan pailit. legislator dapil Sumbar II itu. bia/es

14 Nomor 1165/V/VIII/2021 • Agustus 2021