Page 20 - BULETIN 1165

BULETIN Parlementaria

Wacana Amendemen UUD,

MKD - DPR RI Saleh Daulay: Kalau Belum Siap

Sebaiknya Ditahan

akil Ketua Mahkamah tegas legislator dapil Sumatera Utara
Kehormatan Dewan II tersebut. Adapun secara teknis,
(MKD) DPR RI Saleh amendemen UUD 1945 juga tidak
W Partaonan Daulay mudah karena mesti diajukan oleh
meminta rencana amendemen setidaknya 1/3 anggota MPR. KONSTITUSI ADALAH
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Kemudian harus ada sidang MILIK SELURUH
tidak dilakukan dengan terburu-buru. yang dihadiri 2/3 anggota MPR dan RAKYAT. PERUBAHAN
Saleh mengingatkan, amendemen keputusan amendemen mesti disetujui TERHADAP KONSTITUSI
konstitusi harus didasarkan pada kajian oleh 50 persen plus 1 dari seluruh SEBAIKNYA DIDASARKAN
yang komprehensif. Anggota MPR. Saleh pun berkaca pada
“Kalau belum siap, sebaiknya ditahan isu amendemen yang sempat menguat ATAS ASPIRASI DAN
dulu,” kata Saleh dalam keterangannya pada MPR periode 2009-2014 dan KEINGINAN RAKYAT
yang diperoleh Parlementaria, Senin 2014-2019 lalu, tetapi amendemen
(23/8). Ketua Fraksi PAN DPR RI itu belum bisa dilaksanakan pada periode melakukan amendemen di tengah
menegaskan, amendemen UUD 1945 tersebut. situasi seperti ini,” terang Anggota
bukanlah pekerjaan mudah karena “Nah, bila hari ini amendemen Komisi IX DPR RI.
perubahan pasal dalam konstitusi UUD 1945 diagendakan lagi, maka Wacana amendemen UUD muncul
akan berpengaruh besar pada sistem kesulitan yang sama tetap dikala keperluan agar MPR memiliki
ketatanegaraan. akan ada. Ditambah lagi, kewenangan dalam menetapkan
Oleh karena itu, ia mengingatkan, Indonesia sedang fokus Pokok-Pokok Haluan Negara
seluruh kekuatan politik, akademisi, menghadapi pandemi. (PPHN). PPHN dibutuhkan
tokoh masyarakat, tokoh Tentu akan ada sebagai pedoman atau arah
agama, dan berbagai elemen persoalan penyelenggaraan negara.
lainnya terlebih dahulu perlu kepatutan jika Harapannya Indonesia tak
merumuskan agenda dan lantas berganti haluan setiap
batasan amendemen. Lebih pergantian presiden-wakil
lanjut Saleh mengatakan, presiden.
mesti ada kesepakatan semua ah/sf
fraksi dan kelompok DPD
terhadap perubahan yang
diajukan agar tidak ada
kekhawatiran amendemen
melebar ke isu lain.
“Konstitusi adalah milik
seluruh rakyat. Perubahan
terhadap konstitusi sebaiknya
didasarkan atas aspirasi
dan keinginan
rakyat. Perubahan
itu pun tidak boleh
hanya demi tujuan
politik sesaat,” Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Andri/Man

20 Nomor 1165/V/VIII/2021 • Agustus 2021