Page 20 - BULETIN 1161

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Urgen Payung Hukum

BALEG - DPR RI Percepat Pembahasan RUU PKS
Kekerasan Seksual, Baleg

akil Ketua Badan pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi. lantaran terdapat benturan ideologi dan
Legislasi (Baleg) Pendekatan hukum melalui KUHP cara pandang.
DPR RI Willy Aditya dinilai Willy belum memiliki perspektif “Faktanya memang perdebatan
W menyatakan perlunya perlindungan korban sehingga aparat terjadi sangat alot, ini concern kami di
percepatan pembahasan dan penegak hukum hanya fokus pada Panja. Saya terus bangun komunikasi
pengesahan Rancangan Undang- penindakan pelaku. yang intensif dengan semua pihak untuk
Undang Penghapusan Kekerasan “Korban (kekerasan seksual) kemudian mencari solusi terhadap
Seksual (RUU PKS). Dimana kondisinya seringkali dapat stigma. Jadi apa yang kendala-kendala agar bisa sama-sama
saat ini isu kekerasan seksual belum tidak diatur dalam KUHP itu yang akan menjalankan niat baik," urai Anggota
memiliki payung hukum. Sebagai jadi materi muatan di dalam RUU PKS,” Komisi XI DPR RI itu.
contoh, kekerasan seksual secara jelas legislator dapil Jawa Timur XI Setidaknya terdapat tiga poin
digital naik sebesar 300 persen akibat tersebut. Adapun proses penyelesaian penting dalam RUU PKS yang sedang
kekosongan payung hukum tersebut. naskah RUU ditargetkan akan tuntas dalam tahap pembahasan di Baleg ini.
“Angkanya (kasus kekerasan) pada awal pembukaan masa sidang Yaitu UU ini penting karena adanya
besar, tapi penanganan hukum dan DPR pada 18 Agustus mendatang. kekosongan payung hukum untuk
pemberian perlindungannya belum “Kami (Baleg DPR RI) terus bekerja, masalah kekerasan seksual, aparat
sesuai. Sehingga kekerasan seksual melakukan sinkronisasi dengan penegak hukum harus
disebut sebagai tindak pidana khusus UU lain seperti UU ADRT, UU berperspektif korban,
tapi belum diatur dalam KUHP,” terang Perkawinan, UU ITE, UU dan UU ini harus
Willy dalam sebuah diskusi Pornografi. Kami sedang berpihak kepada
daring tentang RUU membangun benang korban. ah/sf
PKS, Rabu (28/7). merahnya,” ungkapnya.
Mengutip Diakui Willy,
pendapat Guru pembahasan RUU
Besar Hukum PKS telah melahirkan
Pidana Universitas perdebatan yang alot
Indonesia Profesor
Topo Santoso,
Willy menjelaskan Wakil Ketua Baleg DPR RI
kekerasan seksual Willy Aditya. Foto: Mentari/Man
merupakan tindak
pidana khusus
karena belum diatur
dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana
(KUHP). Dia mengatakan
KUHP baru mengatur
tentang pemerkosaan,
perzinaan, dan aborsi.
KUHP, kata politisi Fraksi
Partai NasDem itu, baru mengatur
penindakan hukum kepada pelaku

20 Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021