Page 19 - BULETIN 1161

Hergun: Jangan
OMISI XI - DPR RI Lupakan Hak SEMOGA KELANGKAAN

OBAT BUKAN KARENA
Rakyat Saat PPKM
PENIMBUNAN.
KALAUPUN TERINDIKASI
ADA OKNUM YANG

COVID-19, SUDAH
SELAYAKNYA APARAT
K Diperpanjang MENIMBUN OBAT
KEPOLISIAN MENGUSUT
PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PENIMBUNAN
OBAT DAN BARANG-
BARANG PENANGANAN
PANDEMI CORONA INI,

penanggulangan pandemi. Sudah
seharusnya mendapatkan prioritas atas
hak-haknya. “Nakes sudah berjuang
mempertaruhkan nyawa dengan
mendampingi dan merawat pasien
Covid-19. Peluang terpapar virus sangat
besar. Bahkan, sudah banyak nakes
yang meninggal dunia akibat terpapar
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Ist/Man
virus,” ungkap Hergun.
Selain itu, obat-obatan juga
residen Joko Widodo secara Level 4,” kata Hergun, sapaan akrab Heri dilaporkan mengalami kelangkaan.
resmi memperpanjang Gunawan, dalam siaran persnya, Senin Hal tersebut diketahui ketika Presiden
kebijakan Pemberlakuan (26/7). Anggaran untuk kesehatan juga Jokowi mengecek ketersediaan obat
P Pembatasan Kegiatan dinaikkan dari semula Rp193,93 triliun di apotek Kota Bogor, Jawa Barat.
Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali menjadi Rp214,95 triliun. Anggaran Presiden tidak menemukan obat yang
hingga 2 Agustus 2021. Bersamaan kesehatan tersebut, lanjut Hergun, dicarinya. Ketidaktersediaan obat yang
dengan kebijakan itu, Anggota Komisi dialokasikan untuk biaya perawatan dicari Presiden di apotek Kota Bogor
XI DPR RI Heri Gunawan menyerukan pasien, insentif nakes, penyediaan menimbulkan kecurigaan tentang
agar hak rakyat jangan dilupakan. Selain obat covid, pembangunan rumah sakit dugaan adanya penimbunan obat.
melonggarkan beberapa ketentuan darurat, dan percepatan vaksinasi. Pasalnya, tutur Hergun, BUMN
PPKM Level 4, Presiden Jokowi juga “Meskipun anggaran kesehatan Farmasi di hadapan DPR sudah
berkomitmen meningkatkan pemberian dinaikkan, namun pelaksanaanya di menyatakan telah memproduksi obat-
bansos dan bantuan untuk usaha mikro lapangan kurang maksimal. Misalnya, obatan dalam jumlah yang melebihi
dan kecil. Namun, ia menyoroti bantuan insentif nakes di daerah dilaporkan kapasitas produksinya untuk memenuhi
sosial yang ternyata banyak belum masih tersendat,” ujar politisi Fraksi Partai pasokan pasaran. “Semoga kelangkaan
diterima oleh rakyat terdampak. Gerindra ini. obat bukan karena penimbunan.
“Seharusnya, pendistribusian Ditambahkan Hergun, menurut Kalaupun terindikasi ada oknum yang
bantuan dilakukan seiring dengan data Kementerian Dalam Negeri, menimbun obat Covid-19, sudah
diberlakukannya PPKM Darurat/Level per 17 Juli 2021 realisasi insentif selayaknya aparat kepolisian mengusut
4. Jika sudah menerima bantuan, nakes baru mencapai 23,6 persen pihak yang terlibat dalam penimbunan
masyarakat pun akan bisa menerima dan atau Rp2,09 triliun dari pagu obat dan barang-barang penanganan
menaati aturan-aturan yang ditetapkan anggaran Rp8,85 triliun. Padahal, pandemi Corona ini,” tandas legislator
selama pemberlakukan PPKM Darurat/ nakes merupakan garda terdepan dapil Jawa Barat IV ini. mh/sf

Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021 19