Page 18 - BULETIN 1161

BULETIN Parlementaria
BULETIN

Fikri Faqih: Asesmen Nasional
OMISI X - DPR RI Berbau Politis dan SARA

DPR RI Abdul Fikri
perempuan?” Begitulah dua contoh
lingkungan belajar para peserta didik.
Pandangan kritis Fikri dalam rilisnya
Faqih menilai program
pertanyaan dalam AN yang dinilai Fikri
K akil Ketua Komisi X seharusnya memberi gambaran atas baik dijabat seorang laki-laki daripada
W Asesmen Nasional kepada Parlementaria, Rabu (28/7) cukup mengganggu.
(AN) yang digelar Kementerian mengingatkan, AN merupakan program “Program perintis ini jangan sampai
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan yang digadang-gadang merupakan carut marut di awal kelahirannya,
Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk terobosan baru Mendikbud-Ristek sehingga mengurangi kepercayaan
mengevaluasi sistem pendidikan Nadiem Makarim. Namun, program ini publik terhadap pemerintah lagi,”
menggantikan Ujian Nasional (UN) malah bisa mengurangi kepercayaan pungkas politisi Partai Keadilan
yang sudah dihapus, berbau publik. Penilaian berbau SARA Sejahtera (PKS) ini. Pertanyaan yang
politis dan SARA. dan politis tersebut, kata Fikri, beredar tersebut, lanjut Fikri, mirip survei
Menurutnya, terungkap dalam contoh jelang pemilihan presiden.
AN pertanyaan survei yang sudah Fikri mengaku sudah ada keluhan
beredar luas. dari partisipan survei seperti guru dan
Misalnya, “Saya lebih kepala sekolah soal ini. “Pertanyaan
senang jika sekolah dipimpin dalam survei dianggap lebih menjurus
oleh orang dengan agama/ ke preferensi politik dan SARA,” papar
kepercayaan yang sama legislator dapil Jawa Tengah IX ini.
dengan saya?” Ada Dijelaskannya, AN versi Kemendikbud-
lagi pertanyaan politis Ristek meliputi tiga komponen, yakni
seperti “Presiden lebih asesmen kompetensi minimum (AKM)
literasi dan numerasi, survei karakter;
dan survei lingkungan belajar.
Lebih jauh, Fikri menyinggung soal
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dasar hukum penyelenggaraan AN,
Abdul Fikri Faqih. Foto: Azka/Man yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP) yang katanya sudah
ditarik untuk direvisi. “PP ini krusial,
karena jadi dasar hukum untuk
penyelenggaraan AN. Mas Nadiem
sendiri yang bilang mau diajukan revisi,”
ujar Fikri. Bila dasar hukumnya masih
dalam proses, pelaksanaan AN pun
akan bermasalah.
Fikri mendesak agar revisi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun
2021 melibatkan para pemangku
kepentingan pendidikan. PP Nomor 57
Tahun 2021 dinilai tidak menghormati
dasar negara sebagai alat pemersatu
bangsa. PP tersebut juga tidak memuat
mata pelajaran Pancasila dan Bahasa
Indonesia sebagai mata pelajaran wajib
di semua jenjang pendidikan. mh/sf

18 Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021