Page 22 - BULETIN 1161

BULETIN Parlementaria
BULETIN

BKSAP DPR Dorong Upaya

AP - DPR RI Penyelesaian Konflik

di Myanmar

BKS

mandat membantu diplomasi negara
melaksanakan diplomasi antara
parlemen,” urai politisi Fraksi Partai
Gerindra itu menambahkan.
Lebih lanjut Anggota Komisi I DPR
RI itu menerangkan bahwa dalam
melakukan diplomasi, BKSAP turut
menyuarakan kepentingan nasional
serta memperjuangkan berbagai
resolusi yang bermanfaat bagi
kepentingan publik dalam rangka
menguatkan demokrasi. “Kami pun
berupaya memasukkan isu Myanmar
sebagai outcome document di berbagai
organisasi parlemen dunia,” terang Fadli.
BKSAP akan mendukung pemerintah
menjadi peace maker, problem
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Jaka/Man
solver dan bridge builder untuk dapat
menyelesaikan krisis di Myanmar. Serta
etua Badan Kerja Sama dalam Webinar BKSAP “Peran DPR RI mempercepat pelaksanaan lima poin
Antar Parlemen (BKSAP) DPR dalam mendorong Pelaksanaan 5 poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di
RI Fadli Zon menyatakan Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar. Lima poin konsensus meliputi;
K bahwa parlemen Indonesia Myanmar”, Selasa (27/7). pertama, kekerasan harus segera
mendukung upaya untuk mewujudkan Untuk itu, kata Fadli dalam webinar dihentikan. Kedua, dialog konstruktif
penyelesaian konflik di Myanmar yang dimoderatori Wakil Ketua BKSAP antara semua pihak terkait. Ketiga,
secara damai dengan diplomasi antar- DPR RI Mardani Ali Sera tersebut, dunia utusan khusus Ketua ASEAN akan
Parlemen. Kondisi Myanmar pasca internasional menanti kiprah Myanmar memfasilitasi mediasi.
kudeta militer menciptakan konflik di mengatasi persoalan tersebut. Ia pun Keempat, ASEAN akan memberikan
dalam negara tersebut dan menariknya menyadari, tantangan menyelesaikan bantuan kemanusiaan. Kelima, utusan
dalam sorotan internasional. Fadli konflik juga menghambat perdamaian khusus dan delegasi akan mengunjungi
menegaskan tindakan pengambilalihan di Myanmar. Dimana adanya Myanmar. Dalam kesempatan yang
paksa pemerintahan Myanmar ketidaksamaan persepsi antara negara- sama, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali
oleh militer tersebut ialah bentuk negara ASEAN dalam memandang Sera mengapresiasi pemerintah yang
kemunduran demokrasi di negeri seribu kasus Myanmar, serta prinsip non- telah berinisiatif mengumpulkan para
pagoda tersebut. interference (tidak ikut campur) oleh pemimpin ASEAN untuk menuliskan
“Banyak warga sipil jadi korban negara-negara ASEAN. kelima konsensus tersebut.
dan terjadi krisis kemanusiaan. Kondisi Fadli memastikan BKSAP sudah lebih Politisi Partai Keadilan Sejahtera
di Myanmar juga menjadi taruhan dulu memperhatikan isu-isu yang tengah (PKS) itu berharap konsensus itu tidak
keberadaan ASEAN sebagai lembaga berkembang di Myanmar, khususnya hanya tertulis di kertas saja, tapi juga
antar bangsa yang menaungi kawasan terkait advokasi kasus Rohingya. diharapkan dapat terealisasi di lapangan
Asia Tenggara,” ungkap Fadli saat "Dalam hal ini BKSAP sebagai ujung agar konflik dan krisis di Myanmar tidak
memberikan pandangan secara virtual tombak diplomasi parlemen mempunyai berkepanjangan. ah,bia/sf

22 Nomor 1161/I/VIII/2021 • Agustus 2021