Page 13 - BULETIN 1144

BULETIN Parlementaria

Pantau Kartu Prakerja di

Salatiga, Komisi IX Desak

Transparansi Data Penerima

omisi IX DPR RI memantau Fadholi usai memimpin pertemuan Tim akan menjadi bahan masukan untuk
pengawasan dan evaluasi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI meningkatkan pengawasan dan menjadi
program Bantuan Subsidi dengan Wali Kota Salatiga beserta jajaran, rekomendasi kepada pemerintah untuk
K Upah (BSU) dan Kartu di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Jumat perbaikan dan penyempurnaan,” ungkap
Prakerja kepada tenaga kerja yang (26/3). Wenny.
terdampak pandemi Covid-19 di Kota Senada dengan hal tersebut, Anggota Meski menyambut baik kedatangan
Salatiga, Jawa Tengah. Anggota Komisi Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto juga Komisi IX DPR RI, Wali Kota Salatiga
IX DPR RI Fadholi mengatakan kedua mewanti-wanti agar penerima manfaat Yuliyanto sempat menyampaikan sejumlah
program tersebut menjadi kebijakan Kartu Prakerja jangan sampai tumpang permasalahan terkait Kartu Prakerja.
strategis pemerintah untuk melindungi, tindih, yang juga mendapatkan BSU. Dari sisi pelaksana kebijakan misalnya,
mempertahankan dan meningkatkan BSU ditujukan bagi bagi pegawai swasta Dinas Tenaga Kerja tidak mempunyai
kemampuan pekerja selama masa yang berpendapatan di bawah Rp5 juta kewenangan sebab pelaksana kartu
pandemi Covid-19. Menurutnya, perlu dan aktif terdaftar sebagai peserta BPJS prakerja merupakan PMO yang berada
transparansi data Kartu Prakerja agar Ketenagakerjaan. Sementara, Kartu di bawah Kemenko Perekonomian. Oleh
terkontrol dengan baik, dan pengawasan Prakerja ditujukan bagi bagi seluruh sebab itu, pemerintah daerah tidak punya
langsung terkait asas manfaatnya. masyarakat, baik pekerja formal maupun akses langsung ke aplikasi dan data
“Selanjutnya perlu keadilan secara informal berusia di atas 18 tahun yang penerimanya juga sulit diakses. Belum
proporsional, disesuaikan dengan terdampak pandemi, dengan tetap lagi, jadwal pembukaan kartu prakerja
kebutuhan tenaga kerja di masing- mengikuti tahap seleksi yang ada. tidak pasti dan sulit diproyeksi.
masing daerah. Harapannya perlu ada “Rasanya begitu jelas strategisnya BSU “Belum lagi permasalahan dari sisi
koordinasi, sehingga datanya tidak dan Kartu Prakerja ini, namun lagi-lagi hal masyarakat, dengan pendaftaran secara
tersentralisasi ke tersebut tidak ada terealisir sebagaimana online, maka tidak semua masyarakat bisa
pusat saja tetapi yang diharapkan jika penyaluran dan mengakses. Kalaupun berhasil masuk,
kepala daerah pelaksanaannya tidak tepat sasaran. pelatihannya semua menggunakan video,
harus diberikan Untuk itu, Komisi IX melakukan bukan praktek secara langsung, kemudian
laporannya,” kata evaluasi kedua program tersebut standar kompetensinya tidak jelas, serta
sebagai bentuk pengawalan, data tingkat penerimaan materi dan penerapan
dan informasi yang didapatkan setelah pelatihan kurang maksimal. Yang
terparah, banyak lembaga pelatihan
mengalami kesulitan untuk mendaftar
menjadi mitra Kartu Prakerja,” tuturnya.
Adapun berdasarkan data Wajib
Anggota Komisi IX DPR RI
Fadholi. Foto: Alfi/nvl Lapor kemenaker.go.id, Kota Salatiga
memiliki jumlah tenaga kerja mencapai
19.407 orang dengan komposisi sebanyak
7573 pekerja laki-laki dan 11.834 pekerja
perempuan. Penerima Kartu Prakerja,
sepanjang 11 Gelombang, mencapai 3832
pekerja. Sedangkan, jumlah perusahaan
di Kota Salatiga hanya sekitar 365 (WLK)
yang didominasi 180 perusahaan kecil,
165 perusahaan menengah, dan 20
perusahaan besar. alw/sf

12 Nomor 1144/I/IV/2021 • April 2021 Nomor 1144/I/IV/2021 • April 2021 13