Page 21 - BULETIN 1134

BULETIN Parlementaria

BAKN Gali Masukan Terkait Subsidi

Energi dari Pemkab Sumedang

ubsidi energi merupakan DPR RI dengan Bupati Sumedang
sebuah upaya pemerintah Dony Ahmad Munir beserta jajaran di
dalam membantu masyarakat Sumedang, Jawa Barat, (Senin (18/1).
S berpenghasilan rendah agar Pada prakteknya, lanjut Agung Rai,
tetap bisa menjalankan kegiatan rumah terjadi anomali dan disorientasi sasaran
tangga maupun kegiatan usahanya yang pada kebijakan subsidi di Indonesia,
notabene menggunakan energi, baik itu yang justru keluar dari konteks proteksi
energi BBM, energi listrik, maupun energi terhadap kelompok masyarakat miskin,
gas. yang manfaatnya jatuh pada kelompok
Subsidi energi di Indonesia dalam satu yang tidak semestinya.
dekade terakhir mencapai angka lebih Meskipun di satu sisi, subsidi
dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. dipandang sebagai bantuan sosial Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
Dalam postur sementara APBN tahun (social spending), kebanyakan subsidi (BAKN) DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya saat
2021, subsidi energi dialokasikan sebesar energi Indonesia bersifat regresif, memimpin pertemua tim kunjungan kerja BAKN DPR RI
dengan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir beserta
Rp 110.512,2 miliar, terdiri atas subsidi dengan kata lain hanya menguntungkan jajaran di Sumedang, Jawa Barat, (Senin (18/1/2021). Foto
: Erman/Man
jenis BBM tertentu dan elpiji tabung 3 kg kelompok berpendapatan tinggi secara
sebesar Rp 56.924,9 miliar dan subsidi tidak proporsional, sebagai akibat dari
listrik sebesar Rp 53.587,3 miliar. subsidi tidak tepat sasaran yang tidak hal pekerjaannya, namun sekarang
Dalam konteks besarnya angka menjangkau kalangan miskin. banyak muncul UMKM baru sehingga
subsidi tersebut, selama bertahun-tahun, “Ketimpangan dalam pengalokasian penggunaan terhadap elpiji 3kg tetap
subsidi energi menjadi salah satu beban sasaran penerima subsidi energi yang tersalurkan,” ungkapnya.
fiskal yang signifikan bagi Pemerintah terus berulang merupakan permasalahan Dalam penjelasannya, Bupati
Indonesia. Rata-rata pengeluaran terkait yang harus kita selesaikan bersama. Perlu Sumedang Dony Ahmad Munir
subsidi konsumen saja sudah mencapai adanya penelaahan secara menyeluruh memaparkan, pihaknya melakukan
sekitar 3,1 persen dari produk domestic dengan pihak-pihak terkait subsidi pendataan terhadap masyarakat
bruto (PDB) tahunan per tahun fiskal. energi, mulai dari Pemerintah sebagai penerima subsidi by name by
Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan pihak pengambil kebijakan, badan usaha address, sehingga kebijakan subsidi
makro ekonomi dan cenderung sebagai pelaksana atau distributor, dan dari pemerintah pusat bisa tercapai dan
membebani belanja pembangunan. kelompok masyarakat sebagai konsumen dirasakan langsung oleh masyarakat yan
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas atau pengguna subsidi energi,” urainya. gbenar-benar layak mendapatkannya.
Keuangan Negara (BAKN) DPR RI I Gusti Di Kabupaten Sumedang sendiri, “Pada tataran distribusi, kami
Agung Rai Wirajaya mengatakan, di Agung Rai melihat beberapa inovasi mengawasi kuantitas, kualitas kontinuitas
Indonesia kebijakan subsidi merupakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah serta harga di lapangan tidak boleh
instrumen kebijakan fiskal dalam rangka setempat dalam mengawasi penyaluran melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).
menjaga pemerataan terhadap akses subsidi. Salah satu yang menjadi UKMK yang mendapatkan subsidi adalah
ekonomi dan pembangunan. Pada titik ini, perhatian dari BAKN di Kabupaten mereka yang memegang rekomendasi
subsidi diperuntukkan untuk melakukan Sumedang adalah penerapan sistem dari Dindas Indagkop dan Dinas Pertanian
koreksi terhadap ketidaksempurnaan digital dalam melakukan pendataan dan Kabupaten Sumedang,” jelasnya.
pasar atau market imperfectionist. pengawasan. Kedepan, Dony berharap agar
“Oleh karena itu, kebijakan subsidi di “Ternyata banyak kemajuan yang subsidi energi tidak lagi kepada barang,
Indonesia diharapkan dapat memastikan terjadi, khususnya dalam hal memangani melainkan langsung kepada orangnya
kelompok masyarakat miskin agar tetap subsidi BBM dan subsidi energi. Di sini seperti yang diterapkan di Kartu Tani oleh
memiliki akses terhadap pelayanan sudah menggunakan teknologi digital Kementerian Pertanian. “Jadi diharapkan,
publik, pembangunan ekonomi dan dan mereka (masyarakat) siudah terdata pemegang kartu itu adalah yang berhak
sosial,” ujar Agung Rai saat memimpin dengan baik. walaupun sekarang merasakan subsidi atas gas atau BBM,”
pertemua tim kunjungan kerja BAKN banyak yang dirumahkan dalam pungkasnya. es

20 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 Nomor 1134/I/II/2021 • Januari 2021 21