Page 11 - BULETIN 1261
P. 11
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penyelenggara Pemilu Kota
Solo Diharapkan Mampu Tekan
Indeks Kerawanan Pemilu
nggota Komisi II
masalah yang tadi (disebutkan),
DPR RI Mohammad Jurdil itu. Nah, dengan beberapa
Toha berharap kami harap bisa menjadi perhatian
penyelenggara KONSTELASI POLITIKNYA KPU dan Bawaslu," ucap Toha
A Pemilihan Umum ITU HARUS LEBIH usai mengikuti agenda Kunjungan
(Pemilu) di Kota Solo mampu DEMOKRATIS YANG Kerja Spesifik Komisi II DPR guna
tekan Indeks Kerawanan Pemilu memantau perkembangan terkini
(IKP) dari Status Rawan Sedang DEKAT DENGAN ASAS persiapan pelaksanaan Pemilu
menjadi Rawan Rendah. Pasalnya, PEMILU (YANG) LUBER 2024 di Kota Solo, Provinsi Jawa
ia menjelaskan, IKP ini menentukan DAN JURDIL ITU. NAH, Tengah, Kamis (24/8).
tingkat pelanggaran dan kerawanan DENGAN BEBERAPA Di sisi lain, Politisi Fraksi PKB
pada Pemilu 2024. MASALAH YANG TADI itu mengusulkan agar petugas
Sebagai informasi, nilai IKP Kota pengawas pelaksanaan pemilu
Solo berada pada tingkat 4 (empat) (DISEBUTKAN), KAMI terutama di tingkat kelurahan
teratas Provinsi Jawa Tengah. HARAP BISA MENJADI ditambah. Dirinya tidak ingin
Memperoleh skor 46,24 maka Kota PERHATIAN KPU DAN polemik terjadi akibat keterbatasan
Solo dinyatakan masuk dalam BAWASLU. SDM. "Saya menerima informasi
kalau setiap kelurahan desa itu
kategori Rawan Sedang pada tahun hanya satu pengawas di desa
2020 lalu. Adapun kategorisasi atau kelurahan ya. Ini mungkin
tingkat kerawanan, terbagi menjadi bisa ditambah. Saya tidak ingin ini
tiga, yaitu Rawan Tinggi, Rawan menjadi persoalan," ujarnya.
Sedang, dan Rawan Rendah. Oleh karena itu,
"Konstelasi politiknya itu harus Legislator Dapil Jawa Tengah
lebih demokratis yang dekat dengan V itu menekankan nilai
asas Pemilu (yang) Luber dan sinergi diupayakan dalam
penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baginya, nilai ini krusial mengingat
KPU dan Bawaslu harus selalu
berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah Kota Solo demi
terwujudnya Pemilu yang Jurdil
dan Luber.
Sebagaimana yang diketahui,
IKP merupakan upaya yang
dilakukan dengan menggelar
pemetaan sekaligus deteksi
dini terhadap berbagai potensi
Scan QR pelanggaran jelang Pemilu.
untuk berita
selengkapnya Indikator yang digunakan meliputi FOTO: TS/PDT
konteks sosial, konteks politik, dan
dukungan infrastruktur.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR di
Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/8/2023). ts/rdn
Nomor 1261/IV/VIII/2023 • Agustus 2023 11