Page 13 - BULETIN 1261
P. 13

KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Didik Mukrianto: Tindak Tegas

               Anggota Kepolisian yang Terlibat


               Pelecehan Seksual






                          nggota Komisi III DPR
                                                                                  "Tindakan hukum yang tegas
                          RI Didik Mukrianto                                   harus diambil terhadap anggota
                          memberikan perhatian                                 kepolisian yang terbukti terlibat
                          pada kasus-kasus     TINDAKAN HUKUM                  dalam tindakan pelecehan seksual.
               A polisi yang terlibat                                          Prosedur hukum harus diikuti
               dalam kasus kekerasan seksual.   YANG TEGAS                     dengan cermat dan memastikan
               Ia mengingatkan soal komitmen   HARUS DIAMBIL                   perlindungan bagi korban," jelas
               Kapolri Jenderal Listyo Sigit   TERHADAP ANGGOTA                Didik dalam rilis yang diterima
               Prabowo yang menyatakan tidak   KEPOLISIAN YANG                 Parlementaria, Selasa (22/8).
               akan mengkompromikan anggota    TERBUKTI TERLIBAT                  Didik meminta pihak kepolisian
               kepolisian yang melakukan       DALAM TINDAKAN                  untuk mengusut tuntas kasus
               pelanggaran sekecil apapun itu.                                 pelecehan seksual di Polda Sulsel.
               Apalagi dalam UU TPKS disebutkan   PELECEHAN                    Bila terbukti benar, pelaku harus
               adanya hukuman bagi pelaku      SEKSUAL.                        ditindak tegas dan diusut secara
               kekerasan seksual dari profesi                                  pidana. “Karena tidak cukup hanya
               pelindung maupun pengayom          Profesi yang dimaksud adalah   dengan saksi etik. Kejahatan seksual
               masyarakat.                     tenaga kesehatan, tenaga medis,   adalah kejahatan kemanusiaan yang
                                               pendidik, tenaga kependidikan,   melanggar kemerdekaan seseorang,
                                               atau tenaga profesional lain    hak asasi manusia. Sekalipun korban
                                               yang mendapatkan mandat         berstatus tahanan, bukan berarti ia
                                               untuk melakukan penanganan,     bisa menerima perlakuan sewenang-
                                               perlindungan, dan pemulihan korban.   wenang,” ujar Didik.
                                               Hukumannya ditambah 1/3 dari       Soal masih lemahnya penerapan
                                               ancaman pidana.                 UU TPKS, Didik juga menyoroti
                                                                               peristiwa kekerasan seksual lain yang
                                                                               juga terjadi di lingkungan kepolisian.
                                               Anggota Komisi III DPR RI
                                               Didik Mukrianto.                Seorang perwira berpangkat AKP
                                                                               terbukti bersalah melakukan tindakan
                                                                               kekerasan seksual terhadap dua anak
                                                                               di bawah umur.
                                                                                  Meski begitu, anggota Polda
                                                                               Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut
                                                                               hanya dijatuhi vonis hukuman 2
                                                                               bulan penjara. Banyak pihak yang
                                                                               mengkritik keputusan pengadilan,
                                                                               terutama karena kekerasan seksual
                                                                               yang dilakukan sang AKP dilakukan
                                                                               di kantor polisi. "Jadi penting sekali
        Scan QR                                                                adanya keberanian dari aparat
        untuk berita
        selengkapnya                                                           penegak hukum dalam menerapkan
                                                                              FOTO: MCN/PDT  UU TPKS bagi pelaku. Tidak
                                                                               terkecuali bagi oknum polisi," ungkap
                                                                                       ssb/aha
                                                                               Didik.

                                                                                 Nomor 1261/IV/VIII/2023  • Agustus 2023  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18