Page 12 - BULETIN 1152
P. 12
BULETIN
BULETIN Parlementaria
Pemerintah Diminta Lebih Proaktif
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bebaskan Lahan Proyek
Tanggul Sungai Ciujung
Seperti yang telah direncanakan
sehingga, pembangunan infrastruktur
tersebut bisa dirasakan manfaat dan
dampaknya oleh masyarakat.
“Jika kita mengacu pada bencana
banjir tahun 2013 yang lalu, kurang lebih
sekitar 19 ribu keluarga yang terkena
dampak bahkan jalan tol Jakarta-Merak
ini juga tergenang. Sehingga kita merasa
Tanggul Sungai Ciujung ini sangat
diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal
tersebut terjadi kembali,” harap Andi.
“Progres kegiatan proyek ini
memang masih deviasi negatif, sehingga
kita mengharapkan pihak balai dapat
lebih memiliki tekanan untuk bisa
mengejar ketertinggalan deviasi negatif
tersebut. Agar bisa selesai tepat waktu
sehingga tanggul ini bisa fungsional
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau
proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten. Foto: Jaka/nvl dan dirasakan betul oleh masyarakat,”
sambung Legislator dapil Sulsel II ini.
Dalam kesempatan yang sama,
akil Ketua Komisi lahan adalah masalah klasik yang kerap Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
V DPR RI Andi terjadi tidak hanya di Kementerian (BBWS) Cidanau-Ciujung-Cidurian Saroni
Iwan Darmawan Pekerjaan Umum dan Perumahan Soegiarto mengatakan, persoalan tanah
W Aras meminta Rakyat (PUPR) saja. ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018
agar pemerintah lebih proaktif “Saya sudah sering kali sampaikan dan hasilnya sudah 75 persen lahan
menggunakan pendekatan yang kepada para mitra kerja Komisi V DPR, yang sudah dibebaskan. Ia berharap
humanis kepada masyarakat dengan agar pembebasan lahan diselesaikan pada tahun 2021 ini semua lahan sudah
melibatkan pemerintah daerah lebih dahulu sebelum memulai bisa dibebaskan.
dalam upaya pembebasan lahan pekerjaan fisik. Karena hal tersebut “Kami dari awal sudah melakukan
pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. mengganggu serapan anggaran sosialiasi perencanaan dengan
Jika pembebasan lahan ini belum ataupun jangka waktu pelaksanaan masyarakat dan juga telah melibatkan
juga teratasi, target waktu pekerjaan kontrak. Jika terjadi seperti ini, apakah pemerintah daerah. Memang ada
akan mundur yang mengakibatkan menjadi kesalahan rekanan ataupun di beberapa lokasi pembangunan
konsekuensi anggaran. kesalahan pemilik pekerjaan itu sendiri tanggul yang sebetulnya masyarakat
Hal ini diungkapkan Andi saat dalam konteks menyelesaikan masalah itu mendirikan bangunan secara ilegal.
memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI sosial yang ada di lapangan,” ujarnya. Untuk yang seperti ini, biasanya kami
meninjau proyek pembangunan Tanggul Politisi Fraksi Partai Gerindra ini ada kebijakan yang sifatnya silaturahmi,
Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, berharap, Tanggul Sungai Ciujung kelak supaya mereka bisa membangun
Banten, Kamis (27/5). Ia mengatakan dapat mereduksi banjir sebesar 52 bangunan baru di tempat lain, tapi
bahwasanya masalah pembebasan persen di wilayah Kabupaten Serang. bukan ganti untung,” terangya. jk/es
12 Nomor 1152/IV/V/2021 • Mei 2021