Page 23 - BULETIN 1225

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sosialisasi Diplomasi
Parlemen di Kampus

UMS

Sama Bilateral yang bertujuan untuk
Melalui Pendidikan dan Pertukaran
Budaya”, di Gedung Induk Siti
meningkatkan hubungan Indonesia
BKSAP Diplomasi Soft Power Parlemen RI telah membentuk 102 Grup Kerja
Walidah, Universitas Muhammadiyah dengan negara mitra yang dapat
Surakarta (UMS),Solo, Jawa Tengah, menghasilkan penguatan kerja sama
Kamis (3/11). di berbagai bidang.Sementara di
“Perhelatan BKSAP Day tingkat regional dan multilateral, DPR
merupakan sarana mensosialisasikan
RI aktif menyuarakan kepentingan
FOTO: RIA/PDT mengenai fungsi, perkembangan, nasional dan perdamaian dunia
pada berbagai forum. Dan untuk
pencapaian serta konsep dan
Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera. implementasi diplomasi parlemen memastikan pendidikan yang
kepada khalayak publik, termasuk berkualitas (SDG No.4), BKSAP
adan Kerja Sama Antar kampus,” ungkap Wakil Ketua BKSAP berperan dalam menyuarakan
Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera. pendidikan yang setara di forum-
RI menyelenggarakan Disampaikan Mardani peranan forum internasional, dan mendorong
SDG’s Day dengan diplomasi DPR RI di ditingkat, terciptanya peluang kerja sama antar
B tema “Memperkuat misalnya pada level bilateral, DPR universitas. l rnm/aha

Akuntabilitas Pelaksanaan Komitmen Sharing Dana
pada Program Padat Karya Pamsimas
Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan
air tersebut, pemerintah Indonesia memiliki target pada tahun 2024 dapat merealisasikan sebanyak 100% rumah tangga memiliki akses air minum
layak serta sebanyak 90% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak. Namun, berdasarkan data baseline RPJMN 2020 – 2024 target tersebut masih

belum terpenuhi. Untuk memenuhi target tersebut Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat secara bersama-sama melalui program
sharing dana melaksanakan beberapa program dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) salah satunya adalah Program

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang bertujuan untuk memenuhi air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang dibiayai dari APBN, APBD, APBDes dan/atau beberapa sumber dana lainnya.

1. Belum terealisasinya sharing dana dari APBD dikarenakan adanya refocusing anggaran
akibat dampak Pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan 204 desa yang telah
Pemda dan Pemdesa belum seluruhnya ditetapkan sebagai sasaran program BLM APBD belum mendapatkan layanan akses air

merealisasikan komitmen sharing dana BLM minum dari program Pamsimas.

(Bantuan Langsung Masyarakat) APBD dan
APBDes di ≤ 2019 s.d 2021. Masing-masing 2. Tidak berjalannya komitmen sharing dana yang berdampak pada tidak tercapainya

sebanyak 204 desa dan 324 desa, dengan target pemasangan pipa pada Sambungan Rumah (SR), permasalahan tersebut terjadi
pada 2 (dua) desa di Provinsi Jawa Timur yaitu Desa Langkap yang hanya bisa memasang
penjelasan sebagai berikut: 62 SR dari target 230 SR dan Pemdesa Grabagan hanya dapat memasang 26 SR dari

target 110 SR.

3. Belum terealisasinya komitmen sharing dana APBD dan APBDes belum pernah
dilakukan evaluasi oleh Ditjen Cipta Karya selaku wakil pemerintah dalam program
padat karya Pamsimas. Selain itu, belum terdapat mekanisme yang jelas dari
Kementerian PUPR mengenai monitoring dan evaluasi komitmen sharing
pendanaan yang telah disepakati.

Dukungan dari DPR RI khususnya Komisi V serbagai Lembaga Legislatif sangat diperlukan untuk
mendorong Kementerian terkait melakukan beberapa upaya di antaranya mengkaji dan meninjau kembali
Scan QR anytime, Juknis mengenai kapasitas Pemda dan Pemdesa terutama pada peran dan kemampuan keuangan masing-
untuk berita masing daerah untuk pemenuhan komitmen sharing dana APBD dan APBDes demi tercapainya target SR,
selengkapnya anywhere, serta mendorong Ditjen Cipta Karya KemenPUPR untuk melakukan evaluasi dan pelaporan khususnya di
support the parliament.
bidang penyelenggaraan air minum sesuai fungsinya dalam Pasal 289 huruf (e) Peraturan Menteri PUPR
13/2020.
(Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)
Nomor 1225/III/XI/2022 • November 2022 23